1. Janji Buka 10 Juta Lapangan Kerja.

Jokowi berjanji dalam Pilpres 2014 untuk membuka 10 juta lapangan pekerjaan selama lima tahun ke depan. Artinya selama satu tahun sedikitnya dua juta lapangan kerja baru. Atau selama enam bulan Jokowi berjanji ada satu juta lapangan kerja baru.

Bagaimana kemajuan janji Jokowi itu? Apakah itu terealisasi ? Hingga tujuh bulan berkuasa rezim Jokowi, masih sebatas retorik atau “ngomong doang”. Bahkan, kini telah bertambah 300.000 penganggur baru.

Kepala BPS Suryamin mengatakan jumlah pengangguran pada Februari 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus 2014 sebanyak 210 ribu jiwa. Sementara jika dibandingkan dengan Februari tahun lalu bertambah 300 ribu jiwa. Jumlah pengangguran pada Februari 2015 mencapai 7,4 juta orang.

Pelemahan ekonomi terjadi pada kuartal I tahun 2015 berdampak buruk pada para pekerja. Ratusan ribu pekerja harus menanggung nasib pahit karena mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi tersebut di antaranya dialami pekerja tambang, tekstil, alas kakai, dan ritel.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir menungkapkan, setidaknya 40 persen dari pekerja pertambangan terpaksa diputus kontrak kerjanya. Artinya, dari 350 ribu pekerja di seluruh Indonesia terdapat 100 hingga 150 ribu karyawan tambang yang terpaksa putus kontrak (Harian REPUBLIKA, 1 Juni 2015).

Baca juga :Tahun Ini, 30 Ribu Tenaga Kerja Terkena PHK

Kondisi para pekerja terpaksa di PHK, juga berlaku pada sejumlah perusahaan di kawasan industri Batam, Kepulauan Riau. Yakni memutuskan untuk menutup pabriknya dan hengkang dari Indonesia.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sanny Iskandar, menjelaskan, rata-rata perusahaan itu bergerak pada sektor "labour intensive industry" atau industri padat karya.

Perusahaan-perusahaan itu merelokasi pabriknya ke Vietnam dan Myanmar. Kedua negara itu, dianggap memberikan dukungan investasi yang baik, kondusif, dan menguntungkan. Perusahaan yang pindah, sebagian besar mengeluhkan soal birokrasi perizinan dan gangguan keamanan di Indonesia (Harian REPUBLIKA, 4 Juli 2015).

2. Janji Pengurangan Kesenjangan Sosial

Jokowi saat Pilpres 2014 berjanji akan melakukan pengurangan kesenjangan sosial, yang diukur dengan “gini ratio” 0,30. Angka ini ternyata telah diubah ke dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menjadi 0,36. Jokowi telah ingkar janji sejak dari perencanaan pembangunan.

Padahal, janji adalah utang, yang dalam keyakinan agama Islam, harus dilunasi. Bahkan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menuding pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengabaikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Rezim Jokowi-JK dianggap lebih mementingkan kebutuhan kelompok asing.

3. Janji Bangun Sejuta Rumah

Rezim Jokowi-Jk berjanji untuk membangun sejuta rumah, terdiri atas 603.516 unit rumah (60%) untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Harga patokan penjualan rumah MBR maksimal Rp. 88 juta per unit. Sisanya sebanyak 396.484 unit rumah (40%) untuk kalangan menengah atas (Non MBR).

Sebanyak 331.693 unit rumah akan dibangun pada tahap pertama, yakni di Nias Utara, Banyuasin, Jakarta barat, Tanggerang, Cirebon, Semarang, Malang, Kotawaringin Timur, dan Bantaeng.

Perumahan itu diperuntukkan bagi pegawai negeri, masyarakat umum, buruh dan nelayan. Dari total rumah dibangun tahap pertama tersebut, 94.426 unit merupakan rumah tapak, 6.421 unit rumah susuan sederaha milik (Rusunami) dan 288 unit rumah susun sewa (Rusunawa).

Proyek pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan Rezim Jokowi-JK ini sangat berbeda dengan Proyek Rumah Murah untuk MBR (harga maksimal Rp. 30 juta per unit) yang pernah dicanangkan oleh Rezim SBY-Boediono, tetapi mengalami kegagalan.

Proyek Rezim Jokowi-JK ini diperkirakan juga akan mengalami kegagalan, dan hingga Mei 2015 belum ada realisasainya. Hanya baru sekedar wacana atau janji belaka! Mengapa? Kalau sejuta rumah diperkirakan akan dibangun selama lima tahun, rata-rata 200 ribu per tahun.

Kini Rezim Jokowi-JK telah berlangsung tujuh bulan, tentunya sudah harus melebihi 100 ribu rumah. Tapi, dalam kenyataannya satu unit rumah pun belum terbangun, terutama untuk MBR.

4. Tidak Memiliki Kemampuan

Kesimpulannya, Jokowi sebagai Presiden RI tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan kembali Negara yang bertugas mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.(*)