JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati alias Titiek Soeharto mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat menolak penandatanganan prasasti museum DPR.
Menurutnya, semua rincian anggaran untuk tujuh proyek DPR yang kini menjadi pembahasan belum jelas. Ditambah belum adanya pembicaraan lebih lanjut dengan pemerintah perihal teknisnya.
"Harusnya dijadiin dulu tujuh proyeknya, baru bisa ada urusan tandatangan prasasti," kata Titiek kepada TeropongSenayan di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Sebelumnya, DPR merencanakan sebuah program pembangunan yang terdiri atas tujuh tahapan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah selaku ketua tim pembangunan merinci tujuh program pembangunan tersebut.
Tahap pertama dimulai dengan membangun alun-alun demokrasi yang berbentuk plaza reformasi bagi publik. Tempat ini akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia.
Tahap kedua adalah membangun museum dan perpustakaan. Fahri mengungkapkan pembangunan tersebut akan menggunakan gedung bundar yang lama. Menurut Fahri Gedung bundar adalah ikon nasional yang mendunia dan kaya pengetahuan.
Tahap ketiga adalah membangun akses publik ke gedung DPR RI untuk mempermudah tamu dan publik agar bisa mengunjungi fasilitas yang ada di perpustakaan, museum, dan ruang sidang di komplek parlemen tersebut.
Selanjutnya, tahap keempat, adalah pusat pengunjung. Pusat pengunjung akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, dan berwisata.
Tahap kelima adalah membangun ruangan pusat pengkajian legislasi dan revisi undang-undang.
Tahap keenam adalah pembangunan ruang anggota dan tenaga dengan standar yang berlaku untuk semua anggota DPR dan staf pendukung. Saat ini, ujar Fahri, pembangunan sangat tidak terstruktur dan tiap anggota punya kreativitas ruangan masing-masing.
Tahap terakhir adalah integrasi kawasan untuk mengintegrasikan kawasan bagi anggota dan akan menjadi ikon baru dan menjadi tempat kunjungan warga negara Indonesia dan warga negara asing. (iy)
