JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto menilai, ada unsur politis dibalik kesepakatan megaproyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung, antara BUMN Indonesia dengan BUMN China.

"Keputusan mega proyek ini politis. Ada sesuatu. Seharusnya ini kan melibatkan stakeholder," ujar Nico saat diskusi di Resto Gado-Gado Boplo, Sabtu (4/10/2015).

Sebelum kesepakatan, pihak pemerintah Indonesia memang menggelar lelang pengadaan megaproyek kereta cepat ini yang akhirnya diikuti dua negara yaitu Jepang dan China. Kemudian, kedua negara tersebut menyodorkan prosal penawaran kepada pemerintah.

Dalam Proses lelang, terang Nico, pemerintah juga tidak melibatkan pihak di internal BUMN untuk megaproyek tersebut yang secara tiba-tiba sudah menetapkan China sebagai mitra megaproyek kereta cepat.

"Apakah motifnya bisinis atau ada motif besar," ujar Nico.

Lebih jauh, kata dia, ada kecurigaan megaproyek ini tidak hanya menangani soal kereta cepat, tetapi juga berujung pada pembangunan proyek lain di setiap stasiun pemberhentian kereta.

"Proyek ini kan gak akan berdiri sendiri tapi ini akan diikuti proyek lain seperti properti, industri," tandasnya.(yn)