JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Duet Salim Segaf AlJufri-Mohammad Sohibul Iman dinilai bukti bangkitnya faksi keadilan dalam tubuh PKS. Faksi ini kini kembali menguasai struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS.
Sebelumnya, faksi keadilan terpinggirkan seiring dengan naiknya faksi sejahtera yang menghela PKS. Dimotori Anis Matta, faksi sejahtera menguasai kepengurusan PKS hingga daerah. Maklum Anis adalah Sekjen PKS beberapa periode.
Namun, berbagai kasus menjerat individu faksi sejahtera yang duduk dalam kepengurusan PKS. Menurun atau mendegnya perolehan suara PKS dalam Pemilu 2009 dan 2014 menjadi catatan buruk kiprah faksi sejahtera.
Khabarnya, inilah yang membuat kegalauan para petinggi PKS. Langkah PKS menempuh ijtihad politik menjadi partai terbuka yang mendongkrak perolehan suara pada pemilu 2004, tak terulang lagi pada 2009 dan 2014.
Eksperimen strategi PKS memenangkan kompetisi elektoral masih belum menuai hasil yang memuaskan dalam Pemilu 2009 dan 2014. Padahal, Pemilu 2019 menjadi pertaruhan paling seluruh parpol peserta pemilihan legislatif dan pilpres.
Duet Salim Segaf AlJufri dan Mohammad Sohibul Iman menjadi pilihan PKS menjawab tantangan itu. Belum hilang dari ingatan, tak lama setelah menjadi Presiden PKS, Sohibul Iman dikhabarkan bertemu Dubes Amerika.
Sohibul Iman ingin mengirim pesan bahwa PKS tetap dalam garis ijtihad politik sebagai partai terbuka. Presiden PKS yang juga doktor lulusan Universitas Waseda, Jepang ini tampaknya tak ingin kehilangan lagi buah strategi memenangkan elektoral.
Hanya berselang beberapa hari, berbagai Musda digelar di berbagai daerah. Umumnya agendanya tunggal yakni mengganti kepengurusan. Sejumlah petinggi PKS, yang umumnya berasal faksi keadilan turun gunung.
Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS yang berhasil mendongkrak perolehan suara pada Pemilu 2004 terbang ke Papua. Di Banten, hasil Musda menggeser seluruh pengurus. Wajah baru faksi keadilan mengisi semua kursi DPTW PKS Banten.
Namun, masih menjadi pertanyaan besar akankah keberhasilan di Banten bisa diikuti oleh daerah lain? Meski diingat bahwa ijtihad politik PKS di tahun 2004 rasanya masih menyisakan sejumlah penolakan dalam internal partai ini.(ris)
