JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah dinilai asal-asalan mengelola energi nasional. Program dan kebijakan bersifat reaktif dan tidak punya strategi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Itulah penilaian Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS). Menurutnya karena amburadul tak ada yang bisa bisa diharapkan dari pemerintah tentang pengelolaan energi.

"Semenjak 2014 tidak ada rencana umum energi nasional. Selama setahun ini pemerintah membuat kebijakan energinya out of the blueprint," kata Marwan Batubara di Jakarta, saat Senin (26/10/2015).

Dia mengungkapkan meski Pemerintah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Namun, setelah setahun ini pelaksanaan PP tersebut tidak tercermin pada RPJMN.

Seharusnya, pemerintah perlu punya visi dan kebijakan ketahanan energi sebagai prioritas politik. Perlu pula menyusun peta jalan atau road map pembangunan infrastruktur energi untuk mencapai target bauran energi sebesar 23 persen yang dicanangkan dalam PP 79 2014 tersebut.

"Jadi saat ini pemerintah tidak punya rencana untuk jadi pegangan. Kebijakannya tergantung situasi saja. Jangan terlalu banyak berharap sama pemerintah deh," papar Marwan yang juga mantan anggota DPD ini.

Kementerian ESDM, menurut dia, punya rencana tapi tidak jelas. Tidak punya angka spesifik. Meski dalam PP 79 ada terget berhenti ekspor batubara, tapi tidak jelas kapan itu dilaksanakan. Masih sangat abu-abu.

"Bisa saja kita kekurangan batubara sementara pembangkit listrik masih menggunakannya," tandas dia memberi contoh. Utuk itu dia mendesak program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawat perlu direncanakan dengan baik dan komprehensif.(ris)