JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Berhembus kabar bahwa terdapat dana siluman sebesar Rp 23,6 triliun yang tidak jelas penggunaannya dalam Rancangan Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Tudingan tersebut langsung dibantah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dia mengaku belum mengetahui terkait dana tambahan dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

"Yang mana nih maksudnya? Saya belum tahu. Tidak mungkin. Itu kan budget dari pemerintah jadi pemerintah yang harus mengemukakan itu," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakata, Rabu (28/10).

Menurut Kalla, dana anggaran tersebut diusulkan oleh pemerintah yang kemudian dikaji oleh DPR. Oleh karena itu, pemerintah pasti mengetahui alokasi dana anggaran tersebut.

"Nah silumannya bagaimana? Apakah di luar pengetahuan pemerintah? Pasti ndak lah. Itukan ditandatangani oleh pemerintah juga," jelas Kalla.

Sebelumnya, Indonesia Budget Center (IBC) menduga ada keanehan dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Sebab, terdapat belanja yang diperoleh dari 'penundaan' dan 'penambahan' yang dibahas Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar).

Peneliti IBC, Roy Salam mengatakan ada dana siluman Rp 23,6 triliun yang terdiri dari tambahan belanja prioritas sebesar Rp 18,1 triliun dan tambahan belanja mendesak sebesar Rp 5,5 triliun. Kedua jenis belanja tersebut diperoleh dari penundaan belanja K/L sebesar Rp 21,3 triliun dan tambahan PNBP yang diusulkan dalam postur sementara RAPBN 2016.

‎Ia menjelaskan, kriteria penundaan dan penambahan anggaran K/L tidak dijelaskan pimpinan Banggar dan Menteri Keuangan. Menurutnya, kriteria tersebut hanya diberikan pada 21 K/L dengan alokasi Rp 18,1 triliun yang memperoleh tambahan belanja prioritas.

"Dan hanya tiga K/L yang memperoleh tambahan belanja mendesak sebesar Rp5,5 triliun. Ini ada akal-akalan dana siluman yang akan diloloskan," kata dia.

Diketahui pagu anggaran 2016 Kemenhub menerima Rp 50,2 triliun dan Kementerian PUPR menerima Rp 103,8 triliun. Namun, lantaran ada penundaan, dana Kemenhub dipangkas Rp 1,6 triliun dan Kementerian PUPR sebesar Rp 2,6 triliun.

Tidak lama berlangsung, rapat kerja tersebut langsung diberhentikan lantaran, ada keragu-raguan dan ketidakjelasan dari penjelasan Badan Anggaran (Banggar) dalam memaparkan hasil anggaran 2016 terhadap dua kementerian tersebut. Hal ini lantaran, Komisi V melihat ada kejanggalan dari jenis belanja yang diperoleh dari penundaan dan penambahan.(yn)