JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi IV DPRRI dariFraksi Gerindra Edhy Prabowo menilai RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah lebih berpihak pada korporasi daripada kepentingan rakyat. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari dominannya pengganggaran Penyertaan Modal Nasional (PMN) bagi perusahaan-perusahaan BUMN daripada untuk program-program kerakyatan di dalam postur RAPBN 2016.

"Oke ada yang menyampaikan BUMN mungkin pro rakyat dan sebagainya. Tapi mana ada urusan korporasi bicara sosial. Kita bicara korporasi itu cari untung. Nah Apakah urgen BUMN sekarang kita suntik?" ujar wakil ketua umum DPP Gerindra ini di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Edhy membantah Fraksi Gerindra ingin menjegal upaya pemerintah dalam pencapaian persetujuan DPR terhadap APBN 2016. Menurutnya, pihaknya memutuskan menolak karena murni alasan RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah tidak pro-rakyat.

"Buktinya, APBNP kemarin Gerindra menyetujui usulan penambahan BUMN," ungkapnya.

Selain itu, kata Edhy, pemerintah tidak rasional dalam mengajukan penambahan anggarannya. Masalahnya, besaran anggaran yang diajukan pada APBN 2015 tidak mampu diserap secara maksimal.

"Tapi sekarang penyerapannya baru sekian persen. Apakah Gerindra harus menutup mata untuk menyetujui. Tidak terserap, dan tiba-tiba ada penambahan baru. Ada apa ini?" ujarnya, mempertanyakan.

"Gerindra sekali lagi kalau pemerintah masih ngotot bersikeras keinginannya tanpa mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, misalnya kabut asap ada 43 juta orang yang terpapar asap, kenapa pemerintah tidak memprioritas memperbesar anggaran Kemenhut. Kemenhut sampaikan ke kami ingin nambah 12 T lebih anggaran untuk mengantisipasi asap ini dan memperkuat infrastruktur di daerah." (iy)