JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)--Ibarat main kartu, Presiden Jokowi dinilai terlalu terburu-buru. Mestinya, sebelum melempar kartu harus dipikirkan secara matang. Tak terkecuali Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dimata Ahmad Muzani, politisi Partai Gerindra, niat Jokowi bagus yaitu membantu masyarakat miskin. "Namun niat baik ini tidak di ikuti dengan perencana yang matang sehingga mencerminkan ketidak disiplinan penggunaan anggaran," ujar Muzani.

Di temui TeropongSenayan di ruang Fraksi Gerindra, Senin (10/11), Ahmad Muzani mengingatkan Jokowi bahwa negara ini di kelola dengan sebuah perencanaan yang baik. Bukan hanya untuk tertib anggaran, namun juga agar semua program bermanfaat untuk masyarakat.

"Sehingga sebagus apapun niatnya itu membantu rakyat kalau tidak dapat dukungan dari APBN yang tidak memadai atau nomenklaturnya tidak sama ya tidak bisa. Seharusnya Jokowi menyempurnakan perencanaan itu dulu sehingga tidak ada masalah," kata Muzani.

Jika semua dilakukan secara matang dan tidak terburu-buru, Muzani mengatakan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya simpang siur asal dana kartu 'sakti' Jokowi ini. Mengingat dana yang digunakan cukup besar seharusnya bisa sedikit bersabar untuk ditata dengan lebih baik. Baik asal dana maupun landasan hukumnya.

"Ini soal dananya saja kan belum jelas. Kemarin bilangnya memakai dana APBD, besok CSR lalu besoknya lagi di bilangin dari saweran ini kan belum jelas," ujar Muzani sambil tersenyum. Dia mengingatkan kalau benar menggunakan dana CSR BUMN dia menilai salah sasaran.(ris)