JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Penunjukan Dwi Sutjipto sebagai Dirut Pertamina dinilai sudah dalam desain meliberalisasi pengelolaan energi nasional. "Dia sama sekali tidak memiliki treck record mumpuni mengelola sektor energi," kata Direktur eksekutif Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) M Hatta Taliwang kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (30/11/2014)
Oleh sebab itu, kata Hatta, hal ini makin memperkuat anggapan keberadaan Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM) sekedar tameng guna mengelabui kebijakan yang sudah diskenario Presiden Jokowi. "Pembentukan Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM) hanyalah lip service rezim ini saja. Itu LSM enggak jelas," tegas Hatta lagi.
Menurut mantan anggota DPR itu, KRTKM adalah lembaga semu dan tak mungkin menghadapi mafia migas.
Hatta memberi contoh Dahlan Iskan saja kesulitan memberantas mafia migas, apalagi cuma sekedar Faisal Basri yang tak punya treck record bagus sama sekali. "Emangnya Faisal Basri punya treck record luar biasa apa? coba cek apa prestasinya selagi menjadi ketua KPPU. Tidak hebatkah," ucapnya.
Dirinya semakin pesimis bahwa pemberantasan mafia migas bisa berjalan baik. (ec)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #LSM #Anggaran #Pengamat ekonomi
