JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Keterlibatan pengembang dalam penggusuran warga miskin di Jakarta, terus menuai sorotan masyarakat.
Kali ini datang dari Presidium Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta.
Mereka menyoroti sepak terjang perusahaan-perusahaan raksasa, yang menggelontorkan dana melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), untuk penggusuran dibeberapa titik wilayah Ibu Kota.
Berdasarkan data yang kantongi Humanika, sepanjang 2015-2016 sudah ada sekitar 115 kasus penggusuran, yang membuat puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal.
"Misalnya dalam penertiban Kalijodo ternyata itu mendapat dukungan CSR juga dari pengembang Sinarmas. Kondisi ini sama dengan kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggusur rakyat kecil lainnya," ujar anggota presidium Humanika Jakarta Ahmad Sulhy kepada TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (19/5/2016).
Sulhy mengatakan, CSR seharusnya digunakan untuk membantu rakyat miskin agar meningkat taraf hidupnya. Bukan malah melenyapkan mereka, dengan cara menggusur.
"Penggunaan CSR untuk menggusur tidak tepat sasaran, bahkan bisa dibilang menyalahi aturan," katanya.
Untuk itu, Humanika berencana melakukan aksi unjuk rasa ke sejumlah kantor pusat perusahaan pengembang.
Rencananya, pekan depan, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Sinarmas, di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat.
"Jika mereka tetap menggunakan CSR-nya untuk menggusur rakyat miskin, kami akan menyerukan untuk pemboikotan terhadap produk properti milik pengembang-pengembang itu," tagas dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, juga meminta agar pengembang tidak hanya memikirkan kepentingan bisnis ketika melakukan pembangunan di Jakarta.
Hal itu dia ungkapkan dalam lokakarya "grand design green building" di Balai Kota DKI Jakarta.
"Misal pengusaha selalu mikir kepentingan bisnis saja. Lihat tanah kosong langsung bangun setinggi-tingginya. Lalu pemerintah juga lalai dan lengah sehingga memberikan IMB dengan mudah. Kalau seperti itu, hancur kita," ujar Djarot.
Menurutnya, Pemprov DKI saat ini sedang menggelar lokakarya dengan mengundang berbagai pihak terkait untuk mendiskusikan konsep bangunan hijau.
Djarot berharap lokakarya ini bisa menghasilkan suatu panduan bagi pengembang dalam melakukan pembangunan. Selain itu juga agar pemerintah komitmen melakukan pengawasan.
"Lokakarya ini penting agar pengembang besar bisa kontrol syahwat bisnisnya. Dan pemerintah harus hadir untuk bisa mengendalikan UUD kita yang bilang air dan bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan hanya kemakmuran pengusaha belaka," terang Djarot. (icl)
