JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus belajar kepada kegagalan operasi tertib (Opstib 1977-1988) pada era orde baru. Operasi ini gagal karena tidak sinambung dan tidak terintegrasi dengan sistem lain.

Bambang menyatakan hal itu menanggapi tekad Jokowi memberantas pungutan liar melalui Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Menurutnya, tanpa menetapkan target besar atau tolok ukur keberhasilan memerangi pungli, OPP hanya akan berakhir pada kegagalan. Hal itu pula yang melatari kegagalan Opstib pada era Orde Baru.

Bambang menjelaskan, untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden No. 9/1977 tentang Operasi Tertib (Opstib) periode 1977-1981.

"Opstib pada era itu juga fokus pada pemberantasan pungli. Pelaksana tugas sehari-hari Opstib adalah Kaskopkamtib (Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang ditunjuk oleh Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban)," ujar Bambang seperti dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (16/10/2016).

Sayangnya, lanjut politisi Golkar ini, tidak adanya kesinambungan menyulitkan pemerintah mengukur kebehasilam Opstib. Selain itu, Obpstib juga belum terintegrasi dengan sub sistem lain. Fungsi inspektorat jenderal di semua departemen atau kementerian juga tidak dimaksimalkan.

"Akibatnya, Opstib hanya menimbulkan efek jera sesaat pada era itu. Alih-alih berkurang , seiring perjalanan waktu, praktik pungli justru semakin marak, bahkan terus berkembang hingga ke semua lini pelayanan publik. Pengalaman dari Opstib pada dasawarsa 70-an inilah yang relevan untuk dijadikan kajian oleh pemerintahan sekarang," papar dia.(plt)