JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono, Andi Sinulingga menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) janggal terkait penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Menurutnya, keputusan tersebut terkesan politis.

"Politiskah keputusan KPK?, sulit untuk mengatakan tidak. Tapi murni penegakan hukum kah?, susah juga mengatakan tidak murni, persoalannya karena KPK sudah terlanjur sangat dipercaya publik," kata Andi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Andi beralasan menyatakan keputusan KPK terkesan politis, karena menyisakan sejumlah pertanyaan. Pertama, apakah mungkin lembaga pimpinan Abraham Samad itu akan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi pada tanggal 13 Januari 2015 seandainya yang bersangkutan tidak diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Kapolri.

"Mengapa KPK tidak menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka beberapa hari sebelum Jokowi menetapkannya sebagai calon tunggal Kapolri?," tanyanya.

Andi pun mengaku makin heran penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan tidak sejak awal sebelum penunjukannya sebagai calon Kapolri. Padahal, lanjutnya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa mantan Kapolda Bali itu sebelumnya sudah diidentifikasi sebagai pejabat bertinta merah.

"Kenapa tidak pada waktu itu Budi Gunawan langsung dinyatakan sebagai tersangka, kenapa sejumlah nama calon menteri lain yang juga mendapat tinta merah oleh KPK tidak ditetapkan sebagai tersangka. Hanya KPK yang tahu," ucapnya.

Dalam pernyataannya itu, Andi mengeluhkan banyaknya pihak yang mengkritik terhadap hasil kinerja DPR. Padahal, ungkapnya, para komisoner KPK juga merupakan hasil produk dari lembaga legislatif. "Logika sederhananya, jika DPR korupsi, jika DPR kotor, apakah sesuatu yang melalui saluran kotor itu akan menjadi bersih tanpa noda. Generalisasi, stigmatisasi memang jauh lebih mudah ketimbang memandang sesuatu dengan jeli," ungkapnya.(yn)