MENGAPA Indonesia bisa disetir oleh lembaga-lembaga internasional dan negara-negara kreditor? Berbagai sektor perekonomian yang menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia sudah dikuasai asing. Hal itu akibat banyaknya regulasi dan aturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan pesanan pihak asing. Padahal, itu tindakan melanggar konstitusi.
Sejak Presiden Soeharto turun dari jabatannya akibat tekanan kekuatan reformasi, negeri ini berjalan tanpa panduan pembangunan ang disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang direncanakan untuk program jangka pendek lima tahunan dan jangka panjang 25 tahunan. Semenjak MPR tak lagi mempunyai kekuasaan membuat GBHN, pemerintah pun seolah berjalan tanpa orientasi yang jelas dan terencana.
Itu sebabnya, Prof Rhenald Kasali, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, setuju dengan usulan agar Pemerintahan Jokowi dan JK lebih bermartabat, dan berdaulat secara politik, dan memiliki kepribadian budaya. Usulan itu adalah mengikuti Roadmap Masa Depan Indonesia: Jalan Pintas Mencegah Revolusi Sosial, yang ditawarkan Ishak Rafick dalam buku yang diterbitkan menjelang dikukuhkannya Jokowi-Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden 2014-2019.
Roadmap yang dibuat Ishak Rafick itu merupakan antitesis dari roadmap yang dibuat lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), dan World Trade Organizaton (WTO) untuk Indonesia. Raodmap yang dibuat IMF, WB, dan WTO justru telah mengamputasi kemampuan produktif bangsa Indonesia selama 15 tahun terakhir. Sebab, mereka hanya menginginkan Indonesia justru menjadi pasar bagi produk-produk negara yang menguasai ketiga lembaga itu. Mereka juga mencekoki Indonesia dengan utang yang berkepanjangan.
Ishak yakin, roadmap itu dapat menjawab pertanyaan, akan jadi seperti apa Indonesia pada 2045. Ada enam jawaban yang dia sodorkan. Pertama, menjadi beban dunia, karena Indonesia belum terbebas dari kemiskinan, kelaparan, pengangguran, penyakit menular, angka tunawisma yang tinggi, maraknya penyalahgunaan narkotika, dan tingginya angka kriminalitas.
Kedua, menjadi lumbung pangan dunia. Ketiga, menjadi negara paling makmur di Asia. Keempat, menjadi negara terbebas dari utang. Kelima, menjadi negara pertama di Asia tana tunawisma. Dan, keenam, menjadi pusat SDM dunia di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan, pertambangan, serta industri pengolahan.
Jika kita ingin jawabannya adalah kedua hingga keenam, pemerintah sebagai kuasa rakyat untuk menjalankan roda pembangunan, harus kembali mengacu pada Pembukaan UUD 1945. Bahwa negara ini didirikan dengan tujuan, pertama, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan, keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (b)
