JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah pernah menerima uang dalam pembahasan proyek pengadaan e-KTP.

Ahok juga menyangkal bahwa namanya masuk dalam daftar penerima komisi proyek e-KTP. Ia justru mempertanyakan daftar penerima yang beredar di media sosial adalah daftar penerima komisi proyek e-KTP atau hanya daftar nama-nama anggota Komisi II DPR.

"Kalau dimasukin data di situ kan bisa saja ada orang yang bagiin daftar, kita terima atau nggak," ujar Ahok di Balai Kota, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2017).

Ahok berdalih, saat menjadi anggota Komisi II DPR, ia merupakan orang yang paling keras menolak proyek e-KTP ini. Sebab, ia memilih menggunakan perekaman data di bank pembangunan daerah.

"Semua orang mau bikin KTP mesti ada rekamannya kok saya bilang, saya bilang kenapa sih ngabisin lima enam triliun? Lebih baik kalau kamu merasa enam bulan pingin tinggal di Kota Bandung misalnya, kamu daftar di Kota Bandung saja. Nanti daftarnya pakai (nama) siapa (lalu) lapor saja ke Bank Jabar," katanya.

Calon petahana gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak mengetahui orang yang membagikan komisi proyek e-KTP.

"Orang sudah tahu siapa Ahok kok. Siapa berani kasih duit gua. Gua lapor KPK langsung. Gratifikasi. Orang perjalanan dinas (kelebihan) uangnya kita potong. Kita balikin," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas dua perkara tersangka dugaan korupsi proyek KTP-el, Irman dan Sugiharto. Keduanya diduga menyalahgunakan jabatan dan membuat negara mengalami kerugiaan sebesar Rp 2,3 triliun.(yn)