JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Menteri Perhubungan Ignasius Jonan harus tegas, siapapun yang melanggar harus ditindak, hukum harus ditegakkan. Demikian juga kasus delay masal penumpang pesawat Lion Air, selama dua hari ini harus ada sanksunya.

"Meskipun semua tahu Lion Air milik anggota dewan pertimbangan presiden, Rusdi Kirana, tidak ada pembedaan, aturan harus ditegakkan, hukum harus diberlakukan, menteri harus berani," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana, Jumat (20/02/2015).

Menelantarkan penumpang tanpa kepastian seperti yang dilakukan Lion Air, itu merupakan pelanggaran berat. Karena itu harus dijatuhi sanksi. "Kemenhub gunakan saja kacamata kuda, siapa yang melanggar dihukum," ucapnya.

Dia memberikan contoh kasus Air Asia yang menewaskan seluruh penumpangnya. "Kita tahu apa yang dilakukan kepada Air Asia begitu keras, jadi kita lihat jika ini terjadi pada Lion air," ujarnya.

Fraksi PKB yang menjadi pengusung Rusdi Kirana juga berpendapat sama. Anggota Komisi V Mohammad Toga menegaskan Rusdi Kirana harus ditegur terkait. "Pak Rusdi tetap harus ditegur dalam masalah ini," katanya.

Sebagai perusahaan, Lion Air harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Pasalnya peristiwa keterlambatan penerbangan Lion Air sangat memalukan bangsa . "Di ruang tunggu bandara Terminal 3 yang crowded nampak terlihat warga negara asing (WNA) dan ini menimbulkan citra buruk," ujarnya.(ss)