JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Wacana pemerintah memberikan dana sebesar Rp 1 triliun kepada setiap partai politik masih menimbulkan pro dan kontra. Koordinator Forum Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang menyatakan dapat memahami jika publik menolak terhadap wacara tersebut.

"Karena selama ini publik tidak percaya pada partai politik. Banyak anggotanya yang korup, tidak transparan dalam pengelolaan keuangan partai, dan hal-hal lainnya," ujar Sebastian kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Meskipun begitu, Sebastian menyadari bahwa partai politik memang memerlukan dana operasional yang besar. Karena itu, para politisi dan anggota partai yang duduk di pemerintahan dan legislatif kerap menjadi 'sapi perahan' partainya. Dan tidak jarang mereka melakukan korupsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBD.

"Itulah yang menyebabkan banyak anggota partai yang terlibat korupsi karena harus menanggung beban partai dengan mencari dana tidak halal," tandas dia.

Menurut Sebastian, wacana pemberian dana Rp 1 triliun kepada partai politik bisa menjadi jalan keluar bagi partai politik yang sering mengalami kesulitan dalam membiayai partainya, serta berakibat banyak anggotanya yang korupsi. Namun demikian pemerintah harus meyakinkan kepada publik beberapa syarat yang harus dipenuhi partai politik penerima dana pemerintah.

Sebastian menambahkan, sebelum wacana pemberian dana Rp 1 triliun menjadi keputusan, harus ada jaminan dari pemerintah bahwa partai politik akan transparan dalam menggunakan uang bantuan. Kedua, harus ada jaminan tidak ada lagi kader partai yang cari dana dengan korupsi uang negara (APBD/APBN).

"Yang terakhir, harus ada sanksi tegas bagi partai politik yang melanggar penggunaan uang bantuan, baik berupa tidak ikut pemilu sampai pembubaran partan," pungkas Sebastian.

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo melempar wacana pemerintah untuk memberikan dana Rp 1 triliun kepada setiap partai politik untuk pembiayaan kegiatan partainya.(yn)