Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 09 Okt 2017 - 13:58:11 WIB
Bagikan Berita ini :

Daya Beli Rakyat Lemah Sejak Jokowi Naikkan Listrik dan Cabut Subsidi BBM

62(Gerindra)FadliVII.jpg
Fadli Zon (Sumber foto : Dokumen TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Kadin Tahun 2017 bahwa isu penurunan daya beli masyarakat sengaja dipolitisasi oleh lawan-lawan politiknya untuk kepentingan 2019, kembali dikritik oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Menurut Fadli, penurunan daya beli adalah isu ekonomi yang telah lama dibeberkan, baik oleh para pengusaha maupun para ekonom. Bahkan, lanjut dia, sejak akhir 2014, saat pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai mencabut subsidi BBM dan berbagai subsidi untuk rakyat lainnya.

"Isu tersebut makin mengemuka sesudah pemerintah mencabut juga subsidi listrik untuk 23 juta pelanggan rumah tangga golongan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA pada Januari 2017 lalu. Jadi, itu sebenarnya adalah isu ekonomi lama," kata Fadli kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/10/2017).

Menurut data BPS misalnya, terang Fadli, konsumsi rumah tangga kuartal II tahun ini memang hanya tumbuh 4,95 persen, padahal pada kuartal II tahun lalu mencapai 5,07 persen.

"Indikator lainnya juga tak bagus, pertumbuhan konsumsi listrik bahkan penurunnya lebih besar lagi. Sepanjang tahun ini, misalnya, konsumsi listrik di semua golongan hanya tumbuh 1,37 persen. Padahal, periode yang sama tahun lalu pertumbuhannya mencapai 7,8 persen," jelasnya.

Lebih jauh, Fadli mengaku merasa tak percaya menjadi persoalan penurunan daya beli sebagai persoalan politik. Justru, tegas dia, pernyataan Jokowi lah yang membuat isu ekonomi menjadi isu politik.

"Saya kira lucu dan memprihatinkan jika Presiden mengingkari penurunan daya beli masyarakat. Saya sebut lucu, karena penurunan daya beli ini datanya berasal dari BPS. Sejak Juli 2017 isu ini juga telah dibahas dan diakui oleh sejumlah menteri, termasuk Gubernur Bank Indonesia, dan pada 4 Agustus lalu Presiden sendiri bahkan pernah mengumpulkan 18 menteri di Istana untuk membahas cara mengatasi persoalan tersebut," ungkapnya.

"Lho kok sekarang tiba-tiba disangkal jika persoalan itu tidak pernah ada dan disebut hanyalah merupakan gorengannya lawan-lawan politiknya saja?!? Bagi saya pernyataan itu lucu," tuturnya. (icl)

tag: #daya-beli  #fadli-zon  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement