JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kendati menjadi Presiden pilihan langsung, namun Jokowi dinilai telah berkhianat pada rakyat yang memilihnya. Ini lantaran, menurut ‎Ketua BEM IAIN Samarinda Mohamad Fajri, Jokowi mengabaikan suara rakyat.

"Jokowi-JK telah mengkhianati permusyawaratan rakyat! Buktinya kebijakan pemerintah menaikan harga BB nyata-nyata mengabaikan kondisi rakyat," ujar Fajri kepada TeropongSenayan, Sabtu malam (4/4/2015).

Semestinya, ujar Fajri, pemerintah lebih dulu mempertimbangkan keadaan masyarakat sebelum memberlakukan kebijakan yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas, seperti kenaikan harga BBM.

"Sepengetahuan saya negara kita dibentuk dan terbentuk karena adanya musyawarah, seharusnya itu di pertahankan. Bahkan, ketika pemerintah mau menaikkan harga BBM," papar Fajri yang bertekad terus mengkritisi pemerintah ini.

Menurut dia, seharusnya, pemerintah terlebih dulu meminta pertimbangan masyarakat dengan cara melakukan konsultasi kepada sejumlah organisasi masyarakat (ormas) atau DPR sebagai wakil rakyat saat hendak menaikan harga BBM.

Fajri mengungkapkan keterbukaan pemerintah sangat dibutuhkan dalam situasi demokrasi saat ini.‎ Ia pun mengaku kecewa dengan cara-cara pemerintah yang selalu dadakan dan tertutup saat menetapkan kebijakan-kebijakannya.

‎"Musyawarahlah, harus transparan. Kita berada di era globalisasi, setidaknya manfaatkan media yang ada. Agar rakyat tau rencana pembangunan kedepan dan yang akan dilakukan pemerintah, seperti menaikkan harga BBM," ujar dia.

Fajri mengecam langkah pemerintah yang seenaknya memberakukan kenaikan harga BBM tanpa memahami respon maupun kesulitana rakyat. Sebab, akibat kenaikan harga BBM kini rakyat menanggung beban ekonomi yang berat.(ris)