JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Mikrosel sudah rampung. Pansus akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Haji Lulung).
Pansus ini digelindingkan dewan untuk mengungkap dugaan pelanggaran pemakaian lahan Pemprov DKI oleh provider mikrosel.
"Pansus sudah mulai berjalan dalam pekan ini, anggotanya 23 orang dan diketuai oleh Wakil Ketua DPRD Haji Lulung (Abraham Lulung Lunggana)," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/3/2018).
Pansus, kata Taufik, akan memanggil sejumlah SKPD terkait untuk mengetahui duduk permasalahan munculnya ribuan tower selular di atas lahan negara, yang sebagian di antaranya tidak berizin.
"Dalam pekan ini, pansus akan memintai keterangan SKPD terkait. SKPD itu seperti DPM-PTSP selaku pemberi izin, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) selaku pengelola lahan negara, serta Satpol PP selaku penegak Perda,” ujar Taufik.
Taufik menilai, langkah eksekutif yang baru menindak 12 titik tower terlalu sedikit dibandingkan kondisi sebenarnya.
"Pihak eksekutif harus mendata dengan seksama sehingga akan ketahuan berapa banyak pelanggarnya. Bagi pelanggar berat dan pemiliknya tidak mengindahkan peringatan petugas, kami minta harus ditebang habis," tandas Taufik.
Secara terpisah Kasatpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko mengatakan, pihaknya siap menjalankan Tupoksi dalam penertiban tower.
"Tapi kami hanya eksekutor atas perDipimpin Haji Lulung, Pansus Tower Mikrosel Bekerja Pekan inimintaan dari SKPD terkait, seperti BPAD maupun DPM-PTSP," ujar Yani.
Pada awalnya, kata dia, pihaknya hanya menyegel 12 titik tower sesuai permintaan dari DPM-PTSP. Dari 12 titik yang disegel, rata-rata melanggar ketinggian, misalnya izin 15 meter tapi dibangun 20 meter.
"Hingga saat ini sudah enam titik yang menyesuaikan ketinggian. Surat pemberitahuan baru saat ini saya terima dan langkah selanjutnya mengecek lapangan. Jika ketinggiannya sudah sesuai izin, maka segel akan kembali dibuka," tandasnya.(plt)