JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Bambang Rachmadi menyayangkan proyek pengerjaan infrastruktur dikuasai BUMN. Akibatnya, kata dia, sekitar 37 ribu kontraktor swasta bangkrut.
"Dalam proyek infrastruktur, rata-rata BUMN mendapat order Rp 328 trilun per BUMN. Swasta hanya Rp 15 miliar per perusahaan," ungkap Bambang saat dihubungi, Senin (26/03/2018).
Dihubungi terpisah, ekonom lembaga riset Institute Depelovment Economics and Financial (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, tidak dilibatkannya swasta membuat program infrastruktur tidak banyak memberi efek multiplier.
Menurut Bhima, program ini jadi tidak efisien. Padahal sumber biayanya dari utang.
"Proyek infrastruktur jadi bersifat dari BUMN, oleh BUMN, untuk BUMN. Rakyat sulit menikmati hasil yang optimal tapi kebagian membayar utang," tukas dia.
Kritik tajam juga dilayangkan anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto. Ia menilai, kiprah BUMN di proyek infrastruktur sudah cenderung monopolistis.
"BUMN seperti habis-habisan mengambil semua pekerjaan karena mereka ditugaskan menterinya untuk mengejar kentungan tanpa memikirkan aspek keadilan," ujar Darmadi.
Anggota Fraksi PDIP ini lalu mendesak agar swasta diberi kesempatan secara fair untuk bersaing dalam proyek infrastruktur.
Padahal usai bertemu pemimpin Bank Dunia Jim Yong Kim, Presiden Joko Widodo menegaskan agar peran swasta dalam pembangunan infrastuktur diminta lebih diutamakan.
Diketahui, PT Angkasa Pura I (Persero), pada 2 Februari 2018 lalu baru saja mengumumkan undangan lelang Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo.
Ada 10 perusahaan yang diundang BUMN pengelola bandara tersebut. Kesepuluh korporasi tersebut semuanya merupakan perusahaan BUMN, tanpa ada pihak swastanya.
Berdasarkan dokumen yang diterima TeropongSenayan, lelang pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo tertuang dalam surat nomor AP.I.53/PL.02/2018/PST-B.
Sepuluh perusahaan itu yakni Perum Perumnas, Adhi Karya, Amarta Karya, Brantas Abipraya, Hutama Karya, Istaka Karya, Pembangunan Perumahan, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Nindya Karya untuk mengikuti lelang proyek bandara tersebut. Nilai proyek sendiri mencapai Rp 6,5 triliun (termasuk PPN).(yn)
