JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi A DPRD DKI Riano P Ahmad angkat bicara perihal nasib Pansus Tower Microsell, yang seakan lenyap ditelan bumi.
Riano mengatakan, sebagai Komisi yang 'membidani' pembentukan Pansus, dirinya mengaku risih dengan spekulasi yang belakangan berkembang.
Apalagi, kata dia, ketika awal-awal mencuat, politisi Kebon Sirih begitu agresif untuk mengusut skandal penyerobotan lahan milik Pemda DKI tanpa membayar sewa itu.
Riano menegaskan, sampai saat ini sikap komisinya tetap konsisten bahwa pembentukan Pansus Tower Microsell mutlak diperlukan.
"Cikal bakal rekomendasi (pembentukan) Pansus lahir dari temuan rapat-rapat di Komisi A. Kami sebelumnya sudah menggelar rapat 4 kali, dengan memanggil SKPD-SKPD terkait dan para pengusaha pemilik Tower Microsell. Kesimpulan kami; penyimpangan yang terjadi hampir sempurna," kata Riano mengawali perbincangannya dengan TeropongSenayan, saat di temui di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (11/4/2018).
Untuk menindaklanjuti hal itu, kata Riano, pihaknya kemudian bersurat dan merekomendasikan kepada pimpinan dewan agar segera dibentuk Pansus Microsell.
"Semua Fraksi setuju membentuk Pansus. Bahkan, semua Fraksi juga sudah mengirimkan masing-masing anggotanya. Tapi, entah kenapa hinggga kini Pansus itu tak kunjung jalan. Saya juga tidak tahu kenapa," urai Riano dengan nada penasaran.
Karena itu, menurut politisi PPP ini, sebaiknya pimpinan dewan menjelaskan ke publik perihal alasan Pansus Microsell terhambat.
"Saya harap, pimpinan dewan harus bisa menjelaskan, kenapa itu (Pansus) tidak jalan?. Karena, dalam temuan kami (Komisi A), dugaan penyimpangan dalam pendirian Tower Microsell itu sudah jelas dan terang benderang," ungkap Riano.
Riano menambahkan, tak bisa dipungkiri, bahwa keberadaan Pansus sangatlah penting demi mendalami dugaan penyimpangan soal pemanfaatan aset oleh perusahaan swasta tersebut.
Riano mengingatkan, skandal yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah itu kini sudah menjadi sorotanpublik.
"Jangan sampai, macetnya Pansus ini membuat publik berandai-andai sendiri. Masyarakat nanti akan bertanya, ada apa ini dewan?," Bendahara PPP DKI itu menjelaskan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menolak dianggap melempem soal Pansus Tower Microsell.
Taufik menegaskan, pembentukan Pansus tower microsell yang digembor-gemborkan dewan awal tahun lalu jalan terus.
"Siapa bilang (melempem)?, Pansus masih proses, jalan terus. Sampai uang Negara yang menguap dikembalikan ke Pemda" kata Taufik kepada TeropongSenayan, di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (22/1/2018).
Taufik juga mengaku, tidak percaya dengan klaim DPMPTSP yang merilis bahwa dari total 7.000 tiang microsell di Jakarta, DPMPTSP hanya menemukan 12 pelanggaran tinggi melebihi ketentuan.
"Saya minta PTSP segera melakukan penyisiran ulang terhadap tower yang melanggar. Masak kemarin cuma 12, cek yang bener," cetus dia.
Taufik khawatir, jika pengusaha penyedia tiang tersebut tidak ditindak, maka pengusaha ribuan tower itu akan terus melawan dan mengangkangi aturan.
"Dan ini akan menjadi preseden buruk bagi keberadaan aset Pemda yang diserobot. Makanya, cabut aja itu izin dan listriknya. Pemda sama PLN harus tegas, pokoknya jangan tolerir itu yang melanggar," tegas Taufik.
Terpisah, Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menilai, Pemprov DKI dan DPRD sama-sama mendadak melempem terkait Tower Microsell, entah apa penyebabnya.
"Ternyata anggota dewan ini suka 'panas panas tahi ayam'. Kemarin (awal tahun) sangat semangat sekali mau bentuk Pansus Tower Microcell, tapi kok sekarang tidak jadi tuh dibentuk Pansus? Mereka kayaknya sudah kehilangan gairah," sembur Uchok.
Menurut Uchok, Pansus perlu segera dibentuk agar bisa meningkatkan penerimaan pendapatan pemerintah.
"Karena pansus ini dibutuhkan sebagai Buldozer untuk mengungkap segalanya dan cari jalan keluar," ujar Uchok.
Diketahui, awal masalah bermula dari ketahuannya 7.000an tiang Microsell yang berdiri di atas lahan aset Pemprov DKI tanpa membayar sewa aset.
DPRD DKI mengamuk dan menyalahkan Pemprov DKI yang disebut sengaja memakai Pergub yang tidak mengharuskan pengusaha membayar sewa.
Pemprov menerapkan Pergub 195/2010 padahal sudah ada Pergub 14/2014 yang sudah mengatur tiang Mikrosel sebagai menara telekomunikasi.
Akibatnya, dewan menuding DPMPTS telah membuat Pemprov DKI merugi hingga trilliunan rupiah.
Sebab pemakaian Pergub 195/2010 sebagai dasar pendirian tiang Mikrosel membuat Pemprov DKI tak bisa menarik sewa aset terhadap tiang-tiang tersebut.
Kesimpulannya, dewan merasa Pemprov DKI melalui DPMPTSP cenderung menguntungkan pengusaha terkait pemilihan Pergub tersebut. (Alf)
