Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Minggu, 20 Mei 2018 - 18:28:57 WIB
Bagikan Berita ini :

Selamatkan Kedaulatan Bangsa, Mantan Jenderal Serukan Kembali ke UUD 45 Asli

86IMG-20180520-WA0055.jpg.jpg
Sejumlah tokoh dan pensiunan Jenderal TNI (Purn) di acara seminar dan peringatan Harkitnas bertema 'Bangkit, Bergerak, Berubah, atau Punah' yang diprakarsai Rumah Kebangkitan Indonesia dan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa DPP DKI Jakarta, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (20/5/2018). (Sumber foto : E. Sofyan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sejumlah tokoh nasional dan pensiunan mantan Jenderal TNI (Purn) menyampaikan keprihatinannya atas persoalan bangsa akhir-akhir yang mengancam ketahanan nasional.

Menurut mereka,kembali ke UUD 1945 asli adalah mutlak demi meluruskan dan menyelamatkan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini mengemuka dalam acaraperingatanHari Kebangkitan Nasional (Hartiknas) tahun 2018di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (20/5/2018).

Dalam kesempatan ini, hadir mantan Panglima TNI Djoko Santoso, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, tokoh Malari Hariman Siregar, mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruky, ekonom Ichsanuddin Noorsy, dan pengamat Salamudin Daeng, Komandan Menwa Jayakarta Raden Umar, para perwakilan raja nusantara, serta sederet tokoh nasional lainnya.

Mengawali sambutannya,Ketua Pantia Harkitnas, yang juga mantan Wagub DKI Jakarta, Prijanto mengatakan, bahwa saat ini berbagai macam persoalan tengah mengancam kedaulatan dan ketahanan bangsa.

Dia mengungkapkan, acara bertema 'Bangkit, Bergerak, Berubah atau Punah' ini pun dimaksudkan untuk mengingatkan dan sekaligus mengajak anak bangsa Indonesia untuk bangkit dan bergerak bersama.

Kebangkitan tersebut, menurut Prijanto, harus dimulai dari jiwa, pikiran, ucapan, hingga perilaku, sesuai dengan peran dan kapasitas serta kesempatan masing-masing, dengan cara melakukan berbagai upaya, pekerjaan dan tindakan.

"Kitaharus bisa mengelola semua aspek Astagatra sehingga berubah menjadi ketangguhan dan keuletan bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, aman, tentram, adil dan makmur," jelas Prijanto.

Prijanto mengungkapkan, mantan Presiden SBY sebelumnya pernah mengatakan, terkait reformasi dan amandemen UUD 45 sebagai 'Revolusi Senyap'.

Prijanto juga mengutip pernyataan Jenderal Widjojo Soejono yang juga telah mengamati gelagat saat ini seperti adanya 'invasi senyap'.

Sedangkan Letjen Sayidiman Suryohadiprojo, kata Prijanto, dia menyebutnya dengan 'penetrasi senyap'.

"Apabila kita baca di WAG, banyak para aktivis muda mengistilahkan 'musuh sudah di ruang keluarga'. Berarti sudah terdapat di dalam negeri ini. Dengan prakiraan-prakiraan itu, maka kami sepakat mengangkat tema 'Bangkit, Bergerak, Berubah, atau Punah'," tegas Prijanto.

Lebih lanjut, Prijanto menjelaskan, jika anak bangsa abai, tidak peduli dan lengah atas semua perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional serta meninggalkan nilai-niai Pancasila dalam mengelola aspek Astagatra, maka hanya satu kata yang pas, "kita akan punah!", Prijanto mengingatkan.

“Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk membumikan tema ini. Mari kita bangkit dan bergerak sehingga kita berubah menjadi bangsa yang tangguh dan ulet agar kita tidak punah," terang mantan Asisten Teritorial TNI Angkatan Darat ini.

Selanjutnya, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno mengungkapkan, bahwa berbagai persoalan dan kegaduhan bangsa saat ini adalah akibat amandemen UUD 1945.

"Untuk itu, kami ingin mengajak semua pihak ikut mendorong dikembalikannya UUD 1945 asli, seperti sebelum diamandemen," ujar Tedjo Edhi.

Tedjo juga mengingatkan ancaman dari bangsa asing yang mendikte bangsa Indonesia, salah satunya dengan amandemen UUD 45. Bagaimana di sana disebutkan presiden tidak harus orang Indonesia asli, melainkan warga Indonesia.

Dengan demikian, lanjut dia, kini orang asing yang sudah punya kewarganegaraan Indonesia, bisa menjadi Presiden RI.

Padahal, menurutnya, sebagai bangsa yang berdaulat, tidak seharusnya Indonesia didekte.

"Kita harapkan Indonesia ke depan memiliki pemimpin yang kuat yang mampu menyelesaikan permasalahan bangsa ini," pungkasnya. (Alf)

tag: #aliansi-kebangsaan  #uud-45  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement