Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Kamis, 19 Jul 2018 - 19:23:08 WIB
Bagikan Berita ini :

Gerindra Pergoki 1,2 Juta Calon Pemilih Siluman untuk Pemilu 2019 di Jakarta

5820180719_194302.jpg
M Taufik bersama Ketua Tim Lembaga Advokasi Hukum DPD Gerindra DKI, Yupen Hadi di Sekretaris Bersama (Sekber), di The Kemuning, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2018). (Sumber foto : Alfian/dok.TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di DKI Jakarta masih amburadul.

Berdasarkan hasil sisiran Tim Data dan DPS Partai Gerindra DKI Jakarta, ditemukanData NIK dan KK Invalid sebanyak 1.243.896 dan data ganda27.178 yang berpotensi menjadi pemilih siluman pada Pemilu 2019 mendatang.

"Ada juga data NIK yang tidak bisa dibuka, ini kita tidak tahu ada apa?.Kok masalah ini terus menerus muncul di setiap musim Pemilu. PadahalNIK dan KK adalah dua identitas sebagai pangkal utama penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan fair," kataKetua DPD Gerindra DKI, Mohamad Taufik didampingi Ketua Tim Lembaga Advokasi Hukum DPD Gerindra DKI, Yupen Hadi di Sekretaris Bersama (Sekber), di The Kemuning, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2018).

Data tersebut, kata Taufik, ditemukan atas salinan DPS bentuk naskah asli elektronik (soft copy). Kemudian, dengan format excel dari sistem data pemilih (Sidalih) yang diberikan secara resmi oleh KPU DKI kepada partai politik.

Karenanya, Taufik meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI bersamaDinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil)Pemprov DKI, segera melakukan perbaikan data invalid tersebut sesuai amanahPeraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih.

“Makanya, data ini akan kami serahkan ke KPU DKI, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) DKI, dan Dukcapil. Sabtu, kami akan antarkan,” kata Taufik.

Dalam catatan Taufik, jumlah NIK dan KK yang tidak berjumlah 16 digit se-Jakarta sebanyak 19.304, NIK format tanggal tidak terbaca dan tidak ada kesesuaian dengan jenis kelamin sebanyak 36.517, dan KK kode kecamatan lintas kecamatan sebanyak 479.525 serta beberapa kerancuan data lainnya.

“Salinan DPS yang diberikan juga tidak menampilkan informasi NIK dan NKK pemilih secara utuh," urai Taufik.

Selain itu, Taufik juga mempertanyakan, kenapa NIK dan NKK empat angka terakhir tak bisa dibuka.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menegaskan, ini baru tahap awal sisiran tim partai berlambang burung garuda di Ibu Kota.

"Sudah lah, tinggalkan cara-cara seperti ini.Pesan kami satu, jangan ada yang coba-coba merencanakan kecurangan di Pemilu 2019. Karena Gerindra akan mempelototi ini terus sampai masalah ini beres. Mari kita bertanding di kolam yang bersih," sindirnya.

Taufik mengingatkan, bahwa niat jahat untuk curang sekecil apapu akan ketahuan karena akan mengakibatkan amburadulnya data pemilih dalam Daftar Caleg Sementra (DCS).

"Ingat, ini belum masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga masih ada waktu perbaikan,” ungkapnya.

Makanya, ditegaskan Taufi, Dukcapil DKI, KPU DKI, dan Bawaslu DKI mesti segera berkoordinasi untuk merapikan data pemilih.

“Saya mengajak kepada semua, mari bersama-sama kita bersihkan data pemilu. Kami, ingin data pemilih bersih dan bertanding secara fair dan sehat,” tegas Taufik.

"Kalau perlu nanti kita undang mereka (KPU DKI dan Dukcapil DKI) kesini, kita sodori data yang amburadul ini. Ini data yang kami temukan di Jakarta lho, kalau di daerah-daerah lain Waallahua'lam!," pungkasnya. (Alf)

tag: #dki-jakarta  #kpu-dki-jakarta  #partai-gerindra  #pemilu-2019  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Mahasiswa Kecewa dengan Sikap KPK: Ancam Akan Lapor ke Jokowi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 10 Agu 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat kembali melakukan aksi di depan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Massa aksi ...
Jakarta

Muncul Nama Heru Budi Hartono Pengganti Anies Baswedan, Siapa Dia?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022. Mengingat Pilkada baru digelar 2024, posisi Anies akan diisi oleh penjabat ...