Kasus korupsi PLTU Riau-1 membetot perhatian publik. Bukan hanya soal angka dan nama-nama besar yang ditengarai terlibat di dalamnya, namun juga kaitan dan sambung-sinambungnya dengan salah satu kekuatan politik di negeri ini. Seperti yang publik ketahui, Partai Golkar mulai disebut-sebut dalam pengusutan kasus besar ini.

Ada dua nama politisi Golkar yang berstatus tersangka dalam kasus ini. Yakni, mantan Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar DPR RI, Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial dan Sekjen Golkar, Idrus Marham. Keduanya telah mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama Golkar nyaring terdengar saat Eni mengakui adanya aliran dana suap Proyek PLTU Riau-1 senilai Rp 2 miliar ke Munaslub Golkar 2017. Pengakuan ini cukup relevan karena posisi Eni sebagai bendahara penyelenggara munaslub.

Kaitan Golkar dengan kasus ini semakin menarik perhatian publik ketika Idrus Marham melontarkan pernyataan mengejutkan. Dalam pernyataannya, dia minta kader partai yang menerima uang untuk segera menyerahkan kepada KPK. Idrus khawatir citra partai akan rusak karena digiring isu korupsi. Dia menyampaikan pernyataan mengagetkan itu pada Jumat, 7 September 2018.

Gayung bersambut, pada hari yang sama, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan ada penyerahan uang yang dilakukan oleh pengurus Partai Golkar kepada lembaga anti rasuah tersebut. Menurut Febri, jumlahnya sekitar Rp 700 juta.

Penyerahan uang oleh pengurus Partai Golkar, sepeti yang dibenarkan KPK, menarik untuk dicermati. Tentu, penyerahan itu juga memicu rasa ingin tahu publik. Barangkali, publik akan bertanya untuk apa Golkar menyerahkan uang ke KPK? Apakah uang itu berkaitan dengan kasus korupsi PLTU Riau-1? Apakah uang itu, apakah ini, apakah itu...dan pertanyaan serupa lainnya akan terus terdengar manakala Partai Golkar dikait-kaitkan dengan kasus ini.

Barangkali pula, pertanyaan tentang peran politisi Golkar dalam kasus ini, turut terdengar. Pertanyaan tentang efek ekonomi dan sosial-politik dari pelaksanaan peran tersebut pun, bukan tidak mungkin juga ikut terlontar. Apakah Eni dan Idrus mendapatkan efek ekonomi dan sosial-politik dari partai ketika melaksanakan perannya 'mengawal' proyek PLTU Riau-1? Apakah kesuksesan peran tersebut berbuah jabatan tertentu untuk mereka? Apakah ini, apakah itu? Apakah begini, apakah begitu? Kalau diteruskan, pertanyaan bakal semakin panjang.

Menurut saya, publik berhak mendapatkan jawaban sejujur dan sebenar-benarnya. Siapa yang wajib menjawab? tentu saja Partai Golkar.(*)