Jakarta
Oleh Jihan Nadia pada hari Senin, 24 Jun 2019 - 22:21:19 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Reklamasi, Anies Enggan Tanggapi Hak Interpelasi Fraksi Nasdem dan Hanura

tscom_news_photo_1561389679.jpg
Gubernur Anies saat memantau pulau reklamasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali berbicara soal kebijakan atas penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) pulau reklamasi.

Anies menanggapi wacana Hak Interpelasi yang akan diajukan Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta. Anies merasa tidak perlu terlalu menanggapinya.

"Kami yakin kalau sesuatu itu dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka insya Allah tidak ada masalah," kata Aniesdi Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/6/2019).

Anies menegaskan,bahwa Pemprov DKI hanya menjalankan aturan sesuai dan berdasarkan dasar hukum yang berlaku.

"Kewajiban kita adalah menegakkan aturan, tugas pemerintah memastikan bahwa aturan dijalankan dengan benar," ujar Anies.

Lalu, soal penataan daratan yang sudah selesai, menurut Anies akan di bahas lewat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Dalam revisi hanya tinggal empat pulau yang sudah ada dan yang tidak ada akan segera dihapuskan, begitu juga RDTR disitu juga akan diatur," terang mantan Menteri Pendidikan itu. (Alf)

tag: #reklamasi-pantai-utara-jakarta  #anies-baswedan  #dprd-dki  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...