JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--DPRD DKI menyoroti renovasi Taman Ismail Marzuki (TIM) yang ditangani PT Jakarta Properindo (Jakpro). Pasalnya, proyek tersebut hingga kini belum jalan.
Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik mengatakan, proses pembangunan hingga kini belum berjalan karena masih ada proses perizinan yang belum bisa dilengkapi.
Dia pun mengaku, kecewa dengan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI itu karena tidak cakap merencanakan pembangunan. Padahal, itu merupakan program strategis gubernur sebagai bentuk perhatiannya dalam kesenian. ’
’Saya akan minta dilakukan evaluasi pada Jakpro kenapa itu bisa tak berjalan,’’ kata Taufik di DPRD DKI, Jakarta (13/11/2019)
Dia mengungkapkan, Pemprov DKI telah menggelontorkan anggaran Rp 1,8 triliun untuk revitalisasi TIM melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD). Namun, hasilnya mengecewakan karena hingga sekarang hanya paku bumi dan alat berat terparkir di bangunan berejarah tersebut.
Taufik lantasmengusulkan, agar pembangunan hotel di kompleks TIM dibatalkan sajakarena menghambat proses revitalisasi. Sebab, hal itu menyimpang dari prinsip-prinsip awal yang menjadikan TIM sebagai pusat kesenian di ibu kota.
’’Saya minta pembangunan hotel diurungkan. Kalau, pembangunan tak berjalan maka uang akan mengendap. Itu anggaran di tarukdi mana. Kan jadi tak bermanfaat untuk warga Jakarta,’’ beber dia.
Padahal, dia menjelaskan, Juni 2019 sudah masuk tahap groundbreaking namun hingga sekarang belum juga dilakukan pembangunan. TIM hanya dijadikan parkir alat berat dan gali-galian batu.
Rencana awal, revitalisasi ini mencakup pembongkaran Galeri Cipta yang meliputi bioskop XXI, masjid, dan Pos Pemadam Kebakaran. Sementara cakupan yang akan di-upgrade, antara lain Planetarium serta Galeri Graha Bhakti. Sedangkan Teater Besar dan bangunan-bangunan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) tidak akan terkena revitalisasi yang peletakan batu pertamanya akan dilakukan pada Juni mendatang.
’’Tapi, ada hotel juga. Saya juga akan mempertanyakan kenapa izin hotel tak kunjung keluar,’’ ujar Ketua DPD Gerindra DKI itu penasaran.
Dia mengaku, tidak akan menyetujui permintaan PMD Jakpro jika belum ada kejelasan proses pembangunan TIM. Taufik menegaskan, bagaimana tidak kecewa dengan Jakpro, anggaran Rp 1,8 Triliun dan pelaksanannya ditugaskan kepada perusahaan plat merah tersebut progresnya mengecewakan.
"Ini perencanaan buruk. Jadi mundur. Kalau, seperti ini sulit berikan PMD untuk Jakpro. Lihat saja lah, nanti pas pembahasan Banggar,’’ cetus Taufik geram.(Alf)