Reformasi perpajakan berbasis teknologi telah menjadi tren global dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, transparansi, dan optimalisasi penerimaan negara. Salah satu pendekatan yang semakin banyak diterapkan adalah Core Tax System, sebuah sistem digital terintegrasi yang mencakup seluruh aspek administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan.

Indonesia sendiri telah berinvestasi besar dalam pengembangan sistem ini sejak 2018, dengan anggaran mencapai Rp 2,1 triliun. Namun, hingga 2025, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan administratif yang menyebabkan penundaan. Untuk memahami bagaimana sistem ini bisa berhasil, penting untuk melihat peluang dan tantangan dari negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkannya.

Peluang Core Tax System: Studi Kasus dari Berbagai Negara

1. Norwegia: Memanfaatkan Big Data untuk Efisiensi Pajak

Norwegia menjadi salah satu negara dengan sistem perpajakan yang sangat efisien, berkat pemanfaatan big data dan teknologi digital. Dengan sistem ini, otoritas pajak dapat secara otomatis mengidentifikasi wajib pajak yang berisiko tinggi melakukan penghindaran pajak. Hasilnya, kepatuhan pajak meningkat dan kebocoran penerimaan dapat ditekan.

Pelajaran bagi Indonesia:

Integrasi data yang kuat dengan berbagai instansi sangat diperlukan untuk memantau kepatuhan wajib pajak.

Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dapat membantu analisis risiko pajak.

2. Inggris: Mengoptimalkan Jaringan Perjanjian Pajak

Inggris telah menerapkan sistem pajak yang berbasis teknologi, didukung oleh jaringan perjanjian pajak dengan lebih dari 130 negara. Hal ini memudahkan pertukaran informasi perpajakan internasional dan mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara.

Pelajaran bagi Indonesia:

Kerja sama internasional dalam pertukaran data pajak sangat penting untuk mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Sistem perpajakan harus fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan global.

3. Hungaria: Insentif Pajak untuk Investasi

Hungaria menerapkan Core Tax System dengan kebijakan pengecualian pajak atas dividen dan capital gain yang berasal dari luar negeri. Strategi ini berhasil menarik investor asing dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Pelajaran bagi Indonesia:

Kebijakan perpajakan harus dirancang agar dapat menarik investasi tanpa mengorbankan penerimaan negara.

Transparansi dalam insentif pajak diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan kebijakan.

Tantangan dalam Implementasi Core Tax System

Meski banyak peluang yang bisa diambil, beberapa negara juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi sistem ini.

1. Kompleksitas Sistem dan Transisi dari Sistem Lama

Banyak negara menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan sistem perpajakan lama dengan sistem baru. Transisi ini sering kali menyebabkan gangguan operasional, seperti yang terjadi di Indonesia setelah peluncuran awal Core Tax System pada Januari 2025.

2. Infrastruktur Teknologi yang Belum Siap

Implementasi sistem digital membutuhkan infrastruktur IT yang kuat. Jika tidak, akan terjadi kegagalan sistem, crash, atau error yang dapat menghambat proses perpajakan dan menurunkan kepercayaan wajib pajak.

3. Resistensi dari Internal dan Eksternal

Perubahan sistem perpajakan sering menghadapi resistensi dari internal birokrasi maupun kelompok eksternal yang merasa kepentingannya terganggu. Jika tidak ada dukungan politik yang kuat, implementasi bisa terhambat.

Rekomendasi: Langkah Strategis untuk Indonesia

Agar Core Tax System dapat segera direalisasikan dengan efektif, beberapa langkah yang perlu diambil antara lain:

1. Peningkatan Infrastruktur dan SDM

Memastikan server dan jaringan memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani data pajak nasional.

Memberikan pelatihan kepada pegawai pajak dan wajib pajak agar mereka dapat beradaptasi dengan sistem baru.

2. Evaluasi Menyeluruh terhadap Vendor Teknologi

Jika vendor tidak memenuhi standar yang diharapkan, perlu dilakukan evaluasi ulang atau pemilihan mitra teknologi baru.

Transparansi dalam pengadaan dan pengelolaan proyek harus dijaga untuk menghindari penyalahgunaan anggaran.

3. Komitmen Politik yang Konsisten

Presiden dan Menteri Keuangan harus menjadikan reformasi perpajakan ini sebagai prioritas nasional.

Parlemen dan masyarakat perlu terlibat dalam pengawasan agar proyek ini berjalan sesuai jadwal.

4. Uji Coba Sistem yang Lebih Ketat

Sebelum implementasi penuh, perlu ada pengujian sistem secara luas dan transparan untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik.

5. Membangun Kepercayaan Wajib Pajak

Pemerintah harus memastikan bahwa sistem ini tidak menambah beban administratif bagi wajib pajak, melainkan mempermudah proses perpajakan.

Kesimpulan

Core Tax System adalah inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas administrasi pajak dan optimalisasi penerimaan negara. Namun, tanpa persiapan yang matang dan eksekusi yang tepat, sistem ini bisa menjadi proyek mahal yang tidak mencapai tujuan.

Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan sistem ini bergantung pada kesiapan teknologi, transparansi, dan dukungan politik yang kuat. Indonesia harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan implementasi Core Tax System agar manfaatnya dapat dirasakan bagi perekonomian nasional dan kesejahteraanmasyarakat.