Jakarta – Peluncuran BP Danantara pada Februari 2025 bukan sekadar inisiatif ekonomi biasa, tetapi juga mencerminkan jejak sejarah dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto. Dengan mengambil inspirasi dari model sovereign wealth fund, BP Danantara digadang-gadang menjadi instrumen investasi negara yang akan mengelola aset nasional secara profesional dan mandiri.

Menariknya, inisiatif ini dapat dilihat sebagai kelanjutan dari warisan ekonomi keluarganya. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, merupakan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI 46)—bank pertama yang didirikan setelah kemerdekaan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sementara itu, ayahnya, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai “Begawan Ekonomi” Indonesia, yang berperan besar dalam merumuskan kebijakan ekonomi Indonesia di berbagai rezim, mulai dari era Soekarno hingga Soeharto.

Dengan latar belakang keluarga yang memiliki pengaruh besar dalam dunia ekonomi dan keuangan Indonesia, Prabowo kini menghadapi tantangan besar: memastikan BP Danantara menjadi badan investasi negara yang transparan, akuntabel, dan profesional.

BP Danantara dan Ambisi Mengelola Aset Negara

Sebagai badan yang bertugas mengelola investasi di luar APBN, BP Danantara akan mendapatkan pendanaan awal dari sejumlah sumber dana BUMN. Model ini mengadopsi pendekatan serupa dengan Temasek Holdings di Singapura, yang mengelola portofolio perusahaan negara secara independen dan berbasis pasar. Namun, dengan keterlibatan dana publik ini, muncul sejumlah tantangan utama:

Transparansi dalam Pengelolaan Dana
Dana BUMN yang dialihkan ke BP Danantara harus dikelola dengan transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Keterbukaan terkait sumber dana, mekanisme investasi, serta laporan keuangan yang dapat diakses publik menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan.

Akuntabilitas dalam Rekrutmen Personalia
Jika BP Danantara ingin mencapai kredibilitas tinggi, proses rekrutmen harus berbasis meritokrasi, bukan kepentingan politik atau golongan tertentu. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa sovereign wealth fund yang sukses, seperti Temasek dan GIC di Singapura atau Norway’s Government Pension Fund Global, dijalankan oleh profesional yang memiliki rekam jejak mumpuni di sektor keuangan dan investasi.

Independensi dari Intervensi Politik
Agar mampu beroperasi secara efektif, BP Danantara harus memiliki tata kelola independen yang mencegah intervensi politik dalam pengambilan keputusan investasi. Struktur organisasi yang kuat dan pengawasan dari lembaga independen sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka panjang.

Menjawab Tantangan: Belajar dari Sejarah

Margono Djojohadikusumo membangun BNI untuk menopang ekonomi pasca-kemerdekaan, dan Soemitro Djojohadikusumo merancang kebijakan ekonomi yang membentuk fondasi industri Indonesia. Kini, Prabowo membawa tanggung jawab besar untuk memastikan BP Danantara mampu mengelola investasi negara dengan standar global, transparan, dan profesional.

Sejarah membuktikan bahwa membangun lembaga keuangan negara bukan hanya soal ambisi, tetapi juga tentang bagaimana menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan dalam jangka panjang. BP Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi nasional baru, tetapi keberhasilannya akan sangat bergantung pada tata kelola dan pengawasan yang ketat.

Sebagaimana Margono dan Soemitro meninggalkan jejak besar dalam dunia ekonomi Indonesia, mampukah Prabowo menjadikan BP Danantara sebagai warisan baru dalam sejarah perekonomian nasional? Jawabannya akan ditentukan oleh komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yangprofesional.