JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Dukungan mengalir untuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia alias KAMI. Pada Minggu (2/8) lalu, sejumlah tokoh hadir dalam pengenalan koalisi. Mereka di antaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, akademisi Rocky Gerung, dan pakar hukum tata negara Refly Harun. Kemudian ada mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan ekonom senior Ichsanuddin Noorsy.
Turut hadir MS. Kaban, Habib Muhsin Al Attas, Chusnul Mariyah, hingga Sri Bintang Pamungkas. Din menambahkan, banyaknya tokoh bangsa yang akan bergabung dengan KAMI nantinya akan dibatasi jika sudah mencapai ratusan orang. Namun, tetap bisa mendukung gerakan moral tersebut. "Insyaallah nanti akan dibatasi 100 orang," ujar Din Syamsuddin.
Saat mengenalkan KAMI, Din menjelaskan bahwa koalisi ini merupakan gerakan moral untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia. KAMI terdiri dari berbagai tokoh bangsa dari berbagai elemen dan latar belakang profesi ahli. "KAMI, pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kami bersatu, kami bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia," ujar Din saat pengenalan KAMI di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8) lalu.
Anggota DPD RI Prof Jimly Asshiddiqie kurang sreg dengan KAMI, tapi para tokoh yang berhimpun dalam koalisi tersebut perlu didengar aspirasinya. "Saya rasa KAMI itu kita dengarkan. Kelompok yang kecewa. Ya tidak apa-apa itu didengar saja nggak usah dimaki-maki. Tidak usah di-bully. Itu kan tokoh terhormat semua, kita hormatilah," kata Prof Jimly "Tentu ada soal pilihan diksi. Saya sendiri merasa dengan memilih kata-kata menyelamatkan, artinya ini enggak selamat ini negara. Itu mungkin berlebihan. Tapi ini kan soal penilaian orang per orang," lanjutnya.
Dia pun menekankan bahwa yang diperlukan saat ini adalah kesediaan untuk saling mendengarkan. "Yang jelas keperluan saling mendengar," tutur Prof Jimly.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai kehadiran KAMI merupakan hal yang sangat positif. "Itu justru menjadi awal dari gerakan moral yang dibuat oleh anak-anak bangsa yang ingin bangsanya tidak kehilangan arah," kata Ujang
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia itu mengatakan kemerdekaan berkumpul dan berserikat dijamin oleh konstitusi negara. Karena itu, ia menegaskan tidak perlu alergi dengan kehadiran KAMI. "Tidak perlu alergi dengan kehadiran KAMI, selama membawa kebaikan untuk bangsa, masyarakat mesti welcome," ungkap Ujang. Lebih lanjut Ujang menegaskan bahwa kehadiran KAMI sangat relevan dengan kondisi bangsa sekarang.
Bangsa ini tidak punya kekuatan penyeimbang atau oposisi di parlemen. "Tidak ada kekuatan check and balance di lembaga legislatif," katanya. Menurut Ujang, rakyat juga sudah malas mengadukan aspirasinya ke DPR. Karena DPR juga dikuasai oleh koalisi pemerintah. Parlemen juga banyak main mata dengan pemerintah.
Nah, kata Ujang, di tengah mandulnya kekuatan oposisi dan parlemen yang tak berpihak pada rakyat, maka kehadiran KAMI sangat dibutuhkan sebagai gerakan moral dari anak-anak bangsa untuk mengawal bangsanya agar on the track. "Ketika oposisi partai-partai politik di parlemen mandul dan tumpul, maka KAMI menjadi oase oposisi ekstra parlementer untuk mengkritisi jalannya pemerintahan," kata doktor ilmu politik itu.
Dia menegaskan berbagai peran sentral dapat dilakukan KAMI dalam mengawasi jalannya pemerintahan ke depan. Misalnya, bisa melakukan gugatan uji materi suatu undang-undang (UU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, lanjut dia, bisa membangun kesadaran kepada rakyat bahwa bangsa ini sedang tak baik-baik saja. "Juga bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan aneh yang dikeluarkan oleh pemerintah," katanya.
Kemubaziran
Tentu ada pula pihak yang mempertanyakan aksi Din Syamsuddin dan kawan-kawan. Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mempertanyakan langkah Koalisi Aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ari mempertanyakan kepentingan mendesak dilaksanakannya deklarasi KAMI dengan kondisi bangsa di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) belakangan ini. "Saya kira akan lebih baik energi para deklarator KAMI digunakan untuk aksi nyata kemanusiaan," ujar Ari dikutip dari jpnn.com, Selasa (4/8).
Dosen di Universitas Indonesia ini khawatir, keberadaan KAMI nantinya hanya akan berujung pada pemenuhan aspirasi orang-orang yang kecewa terhadap pemerintahan Joko Widodo. "Rezim Jokowi memang perlu dikritik terus agar jalannya pemerintahan semakin baik, tetapi menurut hemat saya, deklarasi KAMI adalah kemubaziran politik," ucapnya.
Penerang di Kegelapan
Meski demikian, anggota DPR Fadli Zon yakin tidak ada niat Din Syamsuddin dan kawan-kawan mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI untuk menekan pemerintah. Wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga menegaskan tidak melihat ada niatan untuk mengincar jabatan apa pun di pemerintahan termasuk kursi menteri untuk kalangan tertentu. "Nggak. Saya tidak melihat sama sekali tuh. Saya tidak melihat itu sama sekali," tegas Fadli.
Ia melihat bahwa rekam jejak Din Syamsuddin sangat jelas dan bersih. Bahkan, ujar dia, Din Syamsuddin saja pernah mengundurkan diri dari sebuah jabatan di pemerintahan Jokowi. Jabatan yang dimaksud adalah Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban. "Saya juga melihat track record Din Syamsuddin sangat clear. Beliau juga termasuk yang mengundurkan diri dari sebuah jabatan. Menurut saya, sudah teruji integritas sebagian besar tokoh yang ada di sana (KAMI)," kata dia.
Jadi, Fadli menegaskan bahwa kehadiran KAMI yang digagas Din Syamsuddin dan kawan-kawan merupakan peran dari masyarakat sipil untuk menjadi penerang di tengah kegelapan. "Ya artinya ada peran civil society di situ. Menurut saya, di saat saat terjadi kegelapan seperti sekarang, harus ada orang yang membawa penerangan. Jadi, mudah-mudahan mereka bisa menjadi penerang bagi masyarakat sekaligus menjadi harapan," ungkap Fadli.
