JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan tegur kapolda, dan kapolres, yang belum bertindak tangani premanisme. "Kalau belum "action" (bertindak, Red) juga, saya selaku Kapolri yang akan tegur," kata Listyo Sigit Jakarta, Jumat (11/5).

"Semua polda dan Kabareskrim untuk merespons cepat dan ambil langkah-langkah apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait gangguan kriminalitas yang dilakukan para preman, pelaku curas dan tukang palak dan peras dan para pelaku kejahatan konvensional lainnya untuk segera diberantas habis," kata Sigit.

"Saya akan ikuti perkembangan di lapangannya apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum," kata Sigit.

Sigit juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110 apabila menerima perlakuan meresahkan dari oknum-oknum masyarakat.

"Untuk membuat rasa aman dan juga tenang bagi masyarakat, sudah ada aplikasi 110 dan Dumas Presisi, apabila ada masyarakat yang mengalami gangguan terkait kamtibmas dan kriminalitas, bisa hubungi nomor tersebut untuk segera bisa direspons anggota di lapangan," kata Sigit pula.

Tidak hanya itu, Sigit menyebut, jajarannya juga harus merilis hasil penindakannya terhadap aksi premanisme. Tujuannya, untuk membuat efek jera dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Irjen Pol Argo Yuwono memastikan polisi akan menindak preman-preman di seluruh daerah Indonesia dengan melakukan operasi premanisme.

Argo di Mapolda Jawa Timur di Surabaya, Jumat mengatakan, tindakan itu dilakukan setelah Polri meringkus 49 preman yang biasa memalak sopir-sopir truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

"Selain di Jakarta, operasi premanisme juga akan dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Suratnya ke Kapolda-Kapolda segera dikirim," ucapnya.

Polda Metro Jaya bergerak dan meringkus 49 orang, kebanyakan berkegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok, yang diduga kerap melakukan pemerasan dan pungutan liar.

"Dari 49 ini ada juga yang terjadi di Polsek Cilincing, Polsek lain dan juga di pelabuhan," kata mantan Kabid Humas Polda Jatim tersebut.

Berdasarkan keterangan para korban, para sopir diminta pungutan liar di setiap titik proses pengangkutan barang hingga ke pelabuhan.

Nominal pungli bervariasi, lanjut dia, dari Rp2 ribu hingga Rp20 ribu per unit. "Sopir saat dia masuk ke PT mengantarkan barang, lalu saat disurvei dikutip (diminta tip), kemudian saat menurunkan kontainer dikutip, saat mencuci mobil dikutip, saat keluar dikutip juga," kata Argo.

Polisi juga akan cari dalang dari pungutan liar itu."Kami masih jalani. Mari kita pecahkan masalahnya. Ini baru permukaan yang diamankan, apakah lain-lain juga masih ada? Apakah ada jaringan-jaringan? Apakah ada yang nyuruh mereka? Kita cari tahu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (11/6).

Langkah Kapolda

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, kata Yusri, sejauh ini telah memerintahkan agar dibuat suatu tim khusus guna mengusut tuntas aksi premanisme ini.

Fadil, lanjut Yusri, juga menegaskan premanisme ini mesti dibongkar hingga tuntas. Sebab, tak boleh ada sedikitpun uang yang dikeluarkan oleh sopir truk untuk para preman.

"Kapolda Metro Jaya menyampaikan tidak ada dan tidak boleh satu rupiah pun uang yang keluar oleh sopir ke para pelaku ini, kami akan tindak tegas kami akan kejar sampai ke mana pun," tutur Yusri.

Yusri menyampaikan bahwa kepolisian bakal berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menumpas aksi premanisme ini. Mulai dari otoritas pelabuhan hingga perusahaan.

Bukan Hanya di Priok

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung instruksi Jokowi yang meminta agar pemalak di wilayah Tanjung Priok ditindak tegas.

Menurut Riza, aksi penarikan pungli dan premanisme tidak dibenarkan di Tanjung Priok, maupun wilayah lainnya secara umum.

"Saya setuju dengan Pak Jokowi, tidak dibenarkan pungli di manapun, tidak hanya di Tanjung Priok, pelabuhan atau di manapun,"kata Riza di Slipi Jaya, Jumat (11/6).

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengatakan bahwa fenomena pungli di Tanjung Priok memang kerap terjadi. Bahkan bukan cuma sopir truk yang menjadi korban.

"Pungli ini kan tidak hanya kepada sopir pelabuhan, tapi juga ke toko-toko, perumahan, pengembang, ini benar-bener menyebabkan keresahan warga, jadi tolong agar ditindak tegas saja," kata Sahroni, Jumat (11/6).

Menurut Sahroni, kasus pungli yang dilakukan preman memang merupakan persoalan utama di dermaga dan harus segera dibasmi oleh Polri karena bisa mengganggu lalu lintas perekonomian.

"Kami sebagai warga Tanjung Priok tentunya sangat senang dan mendukung arahan Presiden tersebut. Memang kalau terkait preman itu bukan persoalan yang baru dan keberadaan mereka sudah sangat menganggu karena menyebabkan tingginya pungli," tutur politikus NasDem itu.