Opini
Oleh Harry Kurniawan (Advokat dan Sekjen SNH Advocacy Center) pada hari Jumat, 12 Jun 2015 - 11:57:57 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemerintah Tak Toleran Terhadap Umat Islam (1)

29HarryKurniawan.jpg
Harry Kurniawan (Sumber foto : Istimewa)

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Pew Research Center pada 2010, populasi umat Islam menempati posisi tertinggi yakni sebanyak 87,2%, artinya Agama yang dianut oleh Bangsa Indonesia mayoritas adalah Islam. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah beragama Islam dan sebanyak 30 dari 34 Menteri Kabinet Kerja adalah beragama Islam.

Fakta ini kembali membuktikan Agama Islam merupakan mayoritas dari sisi pemegang kekuasaan di Indonesia. Prof Graham Cinloch, sosiolog dari Florida State University sebagaimana dikutip oleh Rhudy LA Political Acience dalam Kelompok Sosial Mayoritas dan Minoritas berpendapat, kelompok orang yang disebut sebagai mayoritas adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, menganggap dirinya normal dan memiliki derajat lebih tinggi.

Fakta menarik saat ini terjadi di Indonesia adalah justru sebaliknya. Islam yang menjadi agama dimana dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia tidak mengalami hal sebagaimana pendapat Kinloch. Banyak kasus diskriminasi terhadap umat Islam yang justru dilakukan oleh pemerintah (pejabat publik) yang notabene adalah orang Islam sendiri.

Mulai dari pelarangan takbir keliling yang sudah menjadi tradisi umat Islam khususnya di kota-kota besar, pelarangan penyembelihan hewan qurban pada saat perayaan Idhul Adha, perubahan kebijakan pemakaian baju muslim pada hari Jum’at yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, perubahan kebijakan tata tertib berdoa dan salam di sekolah, pemblokiran situs-situs Islam atas permintaan BNPT, kasus penggunaan jilbab di lingkungan BUMN, penghapusan kolom agama, belum lagi penyematan teroris, radikal, dan lain-lain. Yang paling ‘teranyar’ adalah keberatan Wakil Presiden atas pemutaran kaset pengajian sebelum subuh.

(Bersambung)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #pemerintah  #toleransi  #umat Islam  #diskriminasi terhadap Islam di Indonesia  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Bina(sakan) Judi

Oleh Ahmadie Thaha (Pengaruh Pesantren Tadabbur al-Qur'an)
pada hari Sabtu, 02 Nov 2024
Bayangkan kita hidup di sebuah negeri di mana kementerian yang seharusnya menjaga moral digital justru terlihat asyik bersenda gurau dengan para pelaku judi online (yang disingkat “judol” ...
Opini

Kerja Besar Bung Pigai : Menjadikan HAM Sebagai Panglima

Lugas dan tegas. Kadang cenderung over confidence. Namun mampu membangun simpati. Itulah kesan mengikuti Menteri Pembangunan HAM Natalius Pigai dalam rapat pertama dengan Komisi XIII DPR RI hari ...