Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Jumat, 12 Jun 2015 - 15:25:49 WIB
Bagikan Berita ini :

Taufik: Tak Ada Alasan Batalkan HMP

7mohammadtaufik.jpg
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik (Sumber foto : Alfian Risfil/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik mengatakan, tidak ada alasan yang cukup untuk membatalkan HMP. Sebab menurut dia, ada pelanggaran serius yang ditemukan dari hasil investigasi.

"Makanya ini aneh, saya tidak tahu dengan sikap mereka, padahal mereka sebelumnya sudah satu pandangan untuk menindaklanjuti," sesal Taufik saat ditemui TeropongSenayan diruang kerjanya, di kantor DPRD DKI, Jakarta, Jumat (12/6/2015).

Meski begitu, Taufik menegaskan bahwa dirinya beserta partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan tetap melanjutkan HMP. "Demi tegaknya aturan KMP tetep HMP,"tegaSNYA.

Sebelumnya, Panitia Hak Angket telah merampungkan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Temuan sementara, Ahok dianggap melanggar undang-undang dan etika.

"Hasil kerja tim angket yakni Pak Gubernur diduga menyalahi Undang-undang dengan menyerahkan RAPBD DKI 2015 yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri," ujar Ketua Panitia Hak Angket Mohammad Sangadji yang tidak lain adalah anggota fraksi Hanura beberapa waktu lalu. (mnx)

tag: #Jakarta  #DPRD DKI Jakarta  #Hak Menyatakan Pendapat  #Mohammad Taufik  #Ahok  #Gerindra  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...