Sudah menjadi nasib Presiden Jokowi, kendati menduduki kursi Kepala Pemerintahan tak sepenuhnya kekuasaan berada ditangannya. Dia harus berbagi, karena tiket menuju istana diperoleh dari partai politik (parpol) yang mengusungnya.

Tak terkecuali saat hendak memilih para Menteri-baik saat mengangkat atau menggantinya-yang akan membantunya kegaduhan kembali terjadi. Parpol yang memberinya tiket kembali berkicau kencang agar tak diabaikan.

Sebenarnya wajar dan tidak salah jika dikatakan PDIP minta jatah lima menteri. Setidaknya, menurut saya, partai ini adalah kendaraan utama pak Jokowi menjadi Presiden. Bahkan pak Jokowi juga kader partai ini.

Tanpa PDIP rasanya mustahil pak Jokowi menuju kursi kepresidenan. Bahkan bisa dikatakan karir kepemimpinan pak Jokowi dirintis melalui partai berlambang kepala banteng moncong putih ini. Sejak Walikota hingga Presiden.

Bagi parpol tentu tidak ada makan siang gratis. Sebab, investasi membesarkan parpol itu penuh dengan kerja keras, pahit getir perjuangan, pengorbanan bahkan mempertaruhkan darah dan nyawa para kader militannya.

Rasanya bukan hanya pak Jokowi. Namun selama konstitusi belum diubah maka siapapun presiden akan terjerat oleh kepentingan parpol. Bahkan hak prerogratif yang dimiliki presiden sekalipun menjadi formalitas dalam kekuasaan seperti ini.

Agar presiden tak terjerat parpol, akan lebih baik jika ketentuannya diperbaiki. Sehingga siapapun presidennya maka loyalitasnya benar-benar hanya tegak lurus kepada bangsa dan negara. Bukankah parpol sejatinya juga tegak lurus pada bangsa dan negara? Nah.(*)