JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid mengusulkan agar ke depan ada kementerian yang khusus menangani tata kelola pelaksanaan ibadah haji.

Menurutnya, hal ini diperlukan karena kompleksitas ibadah haji yang begitu tinggi.

"Perlu ada Kementerian khusus tangani haji. Kementerian haji nantinya hanya fokus urusi pelaksanaan haji dan umroh," jelas Politikus Partai Gerindra itu di Arab Saudi, Rabu (19/06/2024).

Wachid menilai, urusan haji dan umroh yang ditangani Kementerian Agama selama ini kurang maksimal.

"Faktanya tiap tahun kita hanya disuguhkan tata kelola haji dan umroh yang carut marut (soal fasilitas yang buruk, logistik yang asal-asalan, transportasi yang amburadul dan banyak lainnya)" sindirnya.

Adapun persoalan lainnya, lanjut dia, yaitu terkait misalnya visa ziarah, visa multiple, visa kerja, visa Umroh yang jumlahnya ratusan ribu orang.

"Visa dijual kepada calon jamaah dengan harga yang cukup mahal dan disalahgunakan untuk dibuat Ibadah Haji, sesampainya di Makkah para jemaah dengan model visa itu kena razia dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Masyarakat telah keluarkan uang ratusan juta rupiah akhirnya jadi korban praktek ini dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Ini juga Tanggung jawab Pemerintah (Kemenag)" tegasnya.

Kondisi semacam ini tentu tidak bisa dibiarkan terus menerus, selain merugikan jemaah juga membuat posisi tawar Indonesia di mata Arab Saudi kurang begitu diperhitungkan," tandasnya.

Wachid mengatakan, Kemenag ke depan sebaiknya hanya fokus saja mengurusi aspek kerukunan antar umat beragama di tanah air.

"Kalau urus haji juga itu terlalu berat buat Kemenag bebannya. Kemenag sebaiknya fokus terhadap urusan keberagamaan di dalam negeri saja. Urusan haji dan umroh harus dipisahkan karena ini menyangkut soal tata kelola yang sangat besar dan perlu fokus," tegasnya.

Wachid juga menegaskan, Timwas haji DPR akan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

"Hasil temuan Timwas haji DPR akan segera kami sampaikan ke publik sekembalinya kami ke tanah air. Yang jelas, dalam temuan kami saat ini banyak persoalan yang tahun lalu terjadi, kini berulang kembali. Bahkan lebih parah mungkin persoalan pelaksanaan ibadah haji saat ini. Yang jelas kita akan panggil Kemenag untuk dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan ibadah haji tahun ini," pungkasnya.