Kampung Kramat, Tangerang, Banten, 8 Januari 2025

Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO) pada hari ini, Rabu, 8 Januari 2025, menggelar Aksi Deklarasi Perlawanan Rakyat di Kampung Kramat, Pakuhaji, Banten. Aksi ini sekaligus menjadi momentum bagi rakyat untuk menuntut dihentikannya Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) yang dinilai sarat pelanggaran hukum, serta menyerukan penegakan hukum terhadap Joko Widodo, Aguan, dan Anthony Salim sebagai aktor utama oligarki yang terlibat kejahatan State-Corporate Crimes (SCC).

Aksi tersebut dihadiri oleh berbagai elemen lintas profesi, ormas, wilayah, dan latar belakang yang bersatu dalam perjuangan melawan oligarki. Tokoh-tokoh nasional yang mendukung aksi ini mencakup mantan pejabat, aktivis, akademisi, dan pemuka agama, seperti Jenderal Tyasno Sudarto, Suripto, Marwan Batubara, KH Sobri Lubis, Refly Harun, Abraham Samad, Mayjen Soenarko, Said Didu, dan puluhan tokoh lainnya.

Deklarasi dan Tuntutan GRAO

Dalam deklarasinya, GRAO menegaskan bahwa NKRI kini menghadapi ancaman serius akibat kekuasaan oligarki yang mengkhianati kedaulatan rakyat. PSN PIK-2 dinilai sebagai salah satu bentuk kejahatan sistemik yang melibatkan pelanggaran hukum, penggusuran paksa, perampasan aset negara, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Poin-poin tuntutan GRAO meliputi:

1. Menghentikan PSN PIK-2 dan mencabut statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional.

2. Mendesak DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut berbagai pelanggaran hukum terkait PSN PIK-2.

3. Mengajukan audit investigatif oleh BPK RI terhadap pelaksanaan PSN PIK-2.

4. Menuntut aparat negara menghentikan pendekatan represif terhadap rakyat yang menjadi korban proyek ini.

5. Mengupayakan ganti rugi moral dan materiil bagi masyarakat terdampak.

6. Menuntut proses hukum terhadap tokoh-tokoh oligarki seperti Joko Widodo, Aguan, Anthony Salim, dan lainnya yang diduga terlibat kejahatan SCC.

7. Meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintahan yang berdaulat, taat hukum, dan bebas dari pengaruh oligarki.

8. Mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu dalam perjuangan melawan oligarki dan merebut kembali kedaulatan negara.

Krisis Nasional Akibat PSN PIK-2

GRAO menyoroti dampak luas PSN PIK-2 yang telah menyebabkan krisis agraria, sosial, dan lingkungan di sembilan kecamatan di Tangerang. Proyek ini diduga dilakukan secara otoriter dengan melibatkan aparat negara, pengusaha, dan preman untuk menekan masyarakat.

Dalam deklarasinya, GRAO juga mengkritik absennya sikap tegas dari partai politik dan lembaga negara, yang dianggap telah tunduk pada pengaruh oligarki. Kondisi ini menunjukkan krisis tata kelola negara yang mendesak untuk segera diperbaiki.

Seruan Perlawanan Nasional

Melalui deklarasi ini, GRAO menyerukan perlawanan rakyat secara nasional untuk melawan rezim oligarki yang merampas kedaulatan negara. GRAO mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk ulama, ormas, dan masyarakat luas, untuk bersatu dalam perjuangan membela cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai seruan moral dan langkah konkret untuk melindungi hak rakyat dan menegakkan kedaulatan negara.