Opini
Oleh Dr. Gumilang Kartasasmita pada hari Senin, 27 Jan 2025 - 13:16:02 WIB
Bagikan Berita ini :

Mengoptimalkan Peran Perempuan dalam Politik dan Korporasi: Langkah Menuju Kesetaraan Gender yang Lebih Adil

tscom_news_photo_1737958562.jpeg
(Sumber foto : )

Memasuki abad ke-21, peran perempuan dalam kepemimpinan semakin terlihat, baik dalam dunia politik maupun korporasi. Namun, meskipun sudah ada kemajuan, kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud. Banyak hambatan struktural yang masih ada, baik yang disengaja maupun tidak, yang menghalangi perempuan untuk mengambil posisi strategis. Oleh karena itu, langkah-langkah sistematis, taktis, dan strategis perlu diambil untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam kepemimpinan di tingkat global. Salah satu fokus utama adalah mengoptimalkan regulasi di bidang politik dan korporasi serta menghapus hambatan struktural yang ada.

1. Mengoptimalkan Regulasi di Bidang Politik

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik masih terbatas. Salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan ini adalah dengan menerapkan kebijakan kuota gender. Kebijakan ini memfasilitasi representasi perempuan dalam posisi legislatif dan eksekutif. Beberapa negara telah berhasil menerapkan kuota gender dalam pemilu dan mendapatkan hasil positif dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Meskipun demikian, penerapan kuota ini harus disertai dengan kebijakan pendukung lainnya, seperti pembekalan calon perempuan dengan pelatihan dan pendanaan kampanye yang memadai.

Selain itu, akses yang setara terhadap pembiayaan politik perlu diperkuat. Banyak calon perempuan yang kesulitan memperoleh dana untuk kampanye mereka. Oleh karena itu, regulasi yang menyediakan subsidi atau pembiayaan publik untuk calon perempuan bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Dukungan terhadap perempuan dalam menjalani karier politik juga harus diperhatikan, seperti dengan menyediakan fasilitas keluarga yang mendukung, termasuk cuti melahirkan dan akses ke tempat penitipan anak.

Tidak kalah penting adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan politik. Pemerintah dan organisasi internasional perlu membuat sistem pelaporan yang transparan untuk memastikan bahwa kebijakan kesetaraan gender diterapkan dengan baik dan perempuan diberi peluang yang setara untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik.

2. Mengoptimalkan Regulasi di Bidang Korporasi

Dalam dunia korporasi, perempuan juga masih menghadapi tantangan besar dalam meraih posisi kepemimpinan. Salah satu langkah penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan adalah dengan mengatur regulasi kesetaraan gender dalam rekrutmen dan promosi. Perusahaan perlu diwajibkan untuk memiliki kebijakan yang memastikan adanya kesempatan yang setara bagi perempuan untuk naik ke posisi tinggi dalam organisasi. Kebijakan ini dapat berupa target jumlah perempuan di posisi pimpinan atau pengaturan khusus dalam proses seleksi.

Kebijakan cuti keluarga dan fleksibilitas kerja juga menjadi faktor penting dalam mendukung perempuan di tempat kerja. Perempuan sering kali terhambat oleh tanggung jawab keluarga, yang membuat mereka harus memilih antara karier dan keluarga. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, seperti cuti melahirkan yang adil dan opsi kerja fleksibel, sangat diperlukan.

Selain itu, transparansi gaji adalah salah satu langkah krusial untuk memastikan kesetaraan gender dalam dunia korporasi. Banyak studi menunjukkan bahwa gap gaji antara laki-laki dan perempuan masih signifikan, meskipun mereka memiliki posisi dan tanggung jawab yang sama. Mengatur regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan laporan gaji yang transparan dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan ini.

3. Menghapus Hambatan Struktural

Selain regulasi yang mendukung, penting untuk menghapus hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk berkembang. Salah satu hambatan terbesar adalah norma budaya dan sosial yang menganggap bahwa perempuan tidak pantas menduduki posisi kepemimpinan. Oleh karena itu, perubahan paradigma sosial yang dimulai dari pendidikan sejak dini menjadi langkah yang penting. Mendidik generasi muda tentang kesetaraan gender akan membantu membentuk persepsi yang lebih adil tentang peran perempuan dalam masyarakat.

Selain itu, perlu ada sistem dukungan yang kuat untuk perempuan di tempat kerja dan masyarakat. Program mentoring dan jaringan profesional untuk perempuan dapat membantu mereka dalam membangun karier, mendapatkan peluang yang lebih baik, serta merasa lebih didukung dalam menghadapi tantangan.

Akses terhadap infrastruktur dan teknologi juga tidak boleh diabaikan. Perempuan di daerah terpencil atau pedesaan sering kali kesulitan mengakses pendidikan dan pekerjaan yang setara. Oleh karena itu, menyediakan akses yang setara terhadap teknologi dan pelatihan untuk perempuan di berbagai sektor, seperti teknologi dan bisnis, akan membuka lebih banyak kesempatan bagi mereka.

Penutup

Mengoptimalkan peran perempuan dalam politik dan korporasi bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan regulasi yang tepat dan perubahan struktural yang mendalam, hal ini bisa terwujud. Langkah-langkah seperti kebijakan kuota gender, peningkatan akses ke pembiayaan kampanye politik, penghapusan kesenjangan gaji, dan penghapusan hambatan budaya serta norma yang diskriminatif merupakan fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi perempuan. Dengan kesadaran kolektif dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, peran perempuan dalam kepemimpinan global akan semakin optimalkan danberkelanjutan.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

INDONESIA BUBAR?

Oleh Sutoyo Abadi
pada hari Selasa, 28 Jan 2025
Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Jokowi di Solo, pada 13 Oktober 2024, meninggalkan sejumlah tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya ...
Opini

Meneguhkan Demokrasi Pancasila dalam Pemilu Langsung: Perspektif Kongres Partai Gerindra 15 Februari

Pada tanggal 15 Februari, Kongres Partai Gerindra mencatatkan momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan pidatonya, ia ...