Pada tanggal 15 Februari, Kongres Partai Gerindra mencatatkan momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan pidatonya, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan prinsip dasar demokrasi Pancasila, khususnya dalam konteks pelaksanaan Pemilu.

Pidato tersebut menggarisbawahi pentingnya mengimplementasikan Demokrasi Pancasila secara murni dan konsekuen, yang berarti menegakkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagaimana termaktub dalam sila keempat Pancasila. Untuk itu, sistem perwakilan dalam Pemilu harus dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia, dengan hasil yang dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemilu Langsung: Pilar Demokrasi Pancasila

Pemilu langsung adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang mengedepankan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Pada prinsipnya, Pemilu langsung memberikan hak suara yang sama bagi setiap warga negara, memastikan bahwa keputusan politik tidak hanya berada di tangan segelintir elit, tetapi menjadi hasil musyawarah seluruh rakyat.

Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menekankan bahwa Pemilu langsung harus diikuti oleh berbagai jenis partai politik, yaitu:

1. Partai Politik yang sudah memiliki fraksi di DPRD, yang sudah teruji dalam perpolitikan nasional dan memiliki basis massa yang solid.

2. Partai Politik Baru, yang memberikan ruang bagi pembaruan dan inovasi dalam politik.

3. Partai Politik Lokal, yang memiliki peran penting dalam menyuarakan kepentingan lokal dan memperjuangkan aspirasi daerah.

Ketiga jenis partai ini memiliki peluang yang setara untuk berpartisipasi dalam Pemilu, yang pada akhirnya akan menciptakan ruang bagi pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif.

Sistem Pemilihan yang Efektif dan Efisien

Dalam sistem Pemilu yang dikemukakan, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara terbanyak, tetapi juga oleh sistem yang memungkinkan setiap suara dari rakyat dihargai secara setara. Partai politik dengan suara terbesar akan muncul sebagai pemenang, dan kader dengan suara terbanyak dari partai tersebut akan dipilih menjadi kepala daerah. Dengan demikian, tercapailah pemerintahan yang demokratis, di mana calon pemimpin dipilih berdasarkan kehendak langsung rakyat.

Sistem ini menjawab kritik terhadap Pemilu sebelumnya yang dianggap terlalu liberal dan kapitalistik, yang lebih mengedepankan kepentingan partai besar atau kelompok elit. Demokrasi Pancasila, yang menjadi landasan pemilihan ini, menekankan prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan musyawarah dan mufakat sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan politik.

Mewujudkan Demokrasi yang Sejati

Prabowo Subianto mengajak seluruh pihak untuk menjadikan sila keempat Pancasila sebagai pedoman dalam setiap langkah politik yang diambil. Sistem Pemilu yang berbasis pada prinsip ini, menurutnya, adalah wujud dari cita-cita para Bapak Bangsa yang ingin mewujudkan negara yang adil dan makmur, tanpa terjebak dalam arus liberalisme dan kapitalisme yang seringkali meminggirkan kepentingan rakyat.

Proses Pemilu yang dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan hasil dari koalisi pragmatis yang mengabaikan aspirasi rakyat kecil.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski sistem Pemilu yang diusulkan ini memiliki potensi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, tantangan terbesar tetap ada pada implementasi dan pengawasan yang efektif. Sistem ini harus dijalankan dengan penuh integritas agar tidak jatuh ke dalam praktik politik transaksional yang merugikan masyarakat.

Kehadiran partai-partai lokal yang lebih dekat dengan kebutuhan daerah juga harus didukung dengan kebijakan yang pro-rakyat dan tidak dikooptasi oleh kepentingan pihak tertentu. Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila yang murni dan konsekuen dapat terwujud dalam setiap tahapan politik yang ada.

Salam Juang,
BeathorSuryadi