Jakarta, 26 Februari 2025-Penangkapan Muhammad Kerry Andriantono Riza (MKAR), putra Mohammad Riza Chalid (MRC) oleh Kejaksaan Agung terkait dengan supply bahan baku dan BBM ke Pertamina menjadi tanda yang baik dalam memberantas mafia migas di Indonesia.

*Pebangkapan pejabat Pertamina dan Putra MRC oleh Kejaksaan Agung, semoga sebagai langkah Bpk Presiden Prabowo menggulung KARPET MERAH mafia migas Indonesia yang selama ini diberikan oleh rezim-rezim sebelumnya kepada mafia Migas tersebut*

Publik paham bahwa MRC memiliki sejarah panjang sebagai pihak yg selalu mendapatkan karpet merah oleh rezim-rezim sebelumnya dalam mengatur tata niaga migas Indonesia.

Tahun 2008 saat Pertamina berkeinginan menghentikan peran Petral dalam mengatur perdagangan migas Pertamina untuk dikendalikan langsung oleh Pertamina lewat ISC (Integrated Supply Chain) Pertamina. Saat itu Deputi Direktur ISC Pertamina dipegang oleh Bpk Sudirman Said sedang menyiapkan perubahan tersebut, tapi diminta menghentikan proses pengalihan tersebut dan meminta agar pengaturan perdagangan dikembalikan ke Petral lagi. Perintah seperti ini dapat dipastikan berasal dari keputusan rezim saat itu. Selain program tersebut dihentikan, Pak Sudirman Said juga diberhentikan oleh Dirut Pertamina saat itu (Karen Agustiawan).
Dan kita semua tahu bhw Petral hanyalah vehicle yg selama ini dikendalikan oleh Geng RCH. Akhirnya Petral kembali ke fungsinya sebagai pengendali tata niaga migas Pertamina.
Cerita tentang penghentian ISC dan Pak Sudirman Said serta Dirut Pertamina (Arie Soemarno - Alm) saya paham betul belum saatnya dibuka.

Tahun 2014, Menteri ESDM Sudirman Said membentuk Satgas Anti-Mafia Migas yg diketuai oleh almarhum Faisal Basri dan menemukan bhw transaksi perdagangan Migas di Petral sebagian besar jatuh ke tangan RCH dan Satgas tsb merekomendasikan pembubaran Petral.
Atas rekomendasi Satgas tsb maka 2015, Menteri ESDM meminta Pertamina untuk melakukan Audit Investigasi terhadap Petral dan hasilnya sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi thn 2015. Hasil audit tsb menunjukkan bhw ada persekongkolan dalam pengadaan Migas selama ini. Presiden Joko Widodo saat itu sempat ragu untuk meminta Menteri ESDM untuk melaporkan hasil audit tersebut ke KPK.
Tapi Pertamina dan Menteri ESDM tetap melaporkan ke KPK tapi semua mandeg. Saat itu, sepertinya mafia Migas kembali kuat.

Tahun 2015 terbuka kasus Papa minta saham Freeport. Tokoh utama kasus tersebut adalah mantan Ketua DPR Setya Novanto dan RCH. Atas kasus tersebut, Setya Novanto sudah menjalani hukuman dg berhenti sebagai Ketua DPR tapi RCH tidak tersentuh sedikit pun - bahkan berkali-kali sering muncul sebagai tamu VIP Presiden Joko Widodo.

Inilah gambaran ringkas betapa kuatnya RCH dalam "mengendalikan" perdagangan migas di Indonesia karena selalu mendapatkan karpet merah rezim yang sedang berkuasa.

Saya punya sejarah panjang "bersinggungan" dengan RCH. Bahkan hari pertama sebagai Sesmen BUMN (2005) saya sdh "berhadapan" dg ybs dan terakhir saat kasus Papa minta saham - intinya selama ini ybs mendapatkan karpet merah setiap rezim yang berkuasa.

*Apakah Presiden Prabowo akan menggulung karpet merah yang selalu disiapkan oleh rezim untuk mafia migas selama ini ? Ataukah sekedar ganti mafia ?*

*Mari kita tunggu.*