Jakarta, 23 Februari 2025-Pidato kenegaraan saat pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 memberi harapan akan #IndonesiaTerang setelah satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah membawa Indonesia ke dalam kegelapan. Namun, harapan tersebut seakan sirna dengan pidato Presiden Prabowo pada 15 Februari 2025, yang justru berpotensi menjadikan Indonesia semakin gelap.

Pada pidato pelantikannya, Presiden Prabowo membuka tabir kegelapan yang diklaim terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam pidato tersebut, beliau menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi, mengembalikan kedaulatan rakyat, menegakkan hukum, serta melawan oligarki. Pidato tersebut membangkitkan optimisme rakyat dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan yang percaya pada komitmen Presiden Prabowo untuk mewujudkan #IndonesiaTerang.

Namun, setelah lebih dari 100 hari menunggu realisasi pidato tersebut, yang muncul justru pidato 15 Februari 2025 dalam peringatan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra di Sentul. Dalam pidato itu, Presiden Prabowo memuji mantan Presiden Joko Widodo dan bahkan menyiratkan bahwa Jokowi-lah yang berjasa menjadikannya Presiden. Hal ini mengecewakan banyak pihak karena Jokowi selama ini dianggap bertanggung jawab atas berbagai permasalahan yang membuat Indonesia gelap.

Lebih jauh, pidato 15 Februari 2025 memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan-kebijakan kontroversial era Jokowi akan tetap dilanjutkan, di antaranya:

1. Dominasi oligarki dalam pemerintahan dan ekonomi.
2. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Ketidakadilan dalam penegakan hukum.
4. Pemberian izin tambang ke pihak asing.
5. Selektif dalam pemberantasan korupsi.
6. Politik uang dalam pemilu dan kebijakan publik.
7. Penguatan dinasti politik.
8. Lonjakan utang negara yang tidak terkendali.
9. Penyerahan sumber daya alam kepada asing dan oligarki.
10. Penggusuran serta perampasan hak rakyat.
11. Penyalahgunaan aset negara.
12. Maraknya judi online.
13. Penyebaran narkoba yang semakin luas.
14. Praktik penyelundupan yang kian merajalela.
15. Manipulasi sistem perpajakan.
16. Gaya hidup mewah para pejabat negara.
17. Politik adu domba yang memecah belah rakyat.
18. Kenaikan harga kebutuhan pokok akibat pencabutan subsidi.
19. Utang negara yang terus bertambah tanpa perhitungan matang.
20. Kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Jika pidato 15 Februari 2025 benar mencerminkan arah kebijakan ke depan, maka janji #IndonesiaTerang yang disampaikan pada 20 Oktober 2024 telah berubah menjadi #IndonesiaGelapGulita. Lebih mengkhawatirkan lagi, di tengah tuntutan rakyat untuk mengadili Jokowi, Presiden Prabowo justru menawarkan posisi Dewan Pengawas Danantara kepada mantan Presiden Jokowi. Posisi ini memiliki kewenangan untuk mengelola triliunan rupiah dana rakyat yang ada di BUMN. Secara politik, kompetensi, mekanisme korporasi, dan prinsip good governance, keputusan ini sulit diterima akal sehat.

Sebagai seseorang yang telah membaca hampir seluruh tulisan Presiden Prabowo, terutama dalam buku Paradoks Indonesia, serta berkali-kali mendengarkan pidatonya, saya yakin bahwa Presiden Prabowo pada dasarnya adalah seorang nasionalis, patriot, dan pejuang rakyat yang telah mengabdi di TNI dengan dedikasi tinggi. Seharusnya, ini menjadi modal yang cukup untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Di tengah kegalauan ini, saya tetap berdoa agar Presiden Prabowo kembali ke jati dirinya yang asli dan menepati janji untuk mewujudkan #IndonesiaTerang.