Jakarta, 21 Februari 2025 -Pembentukan Danantara sebagai super holding BUMN memicu perdebatan luas di kalangan ekonom, akademisi, dan praktisi bisnis. Tujuan utama dari entitas ini adalah untuk menggabungkan berbagai BUMN di bawah satu kendali dengan harapan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Namun, ada berbagai pandangan mengenai apakah langkah ini lebih merupakan strategi bisnis atau justru alat politik yang dapat memperburuk intervensi dalam pengelolaan ekonomi.

Latar Belakang Konsep Danantara

Danantara digagas sebagai upaya untuk menciptakan model super holding yang sejalan dengan contoh yang diterapkan di negara lain, seperti Temasek di Singapura dan Hasanah di Malaysia. Dengan menggabungkan berbagai BUMN, diharapkan dapat terbentuk sinergi yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya dan investasi.

Namun, kritik muncul dari berbagai pihak yang meragukan efektivitas konsep ini, terutama terkait dengan potensi intervensi politik dan lemahnya tata kelola. Beberapa ekonom menilai bahwa jika tidak dikelola dengan baik, Danantara dapat menjadi alat bagi kepentingan politik tertentu dan berisiko menjadi beban bagi perekonomian nasional.

Potensi Manfaat Danantara

1. Efisiensi Operasional

Penggabungan berbagai BUMN di bawah satu entitas besar dapat meningkatkan efisiensi manajerial dan operasional.

Mengurangi duplikasi fungsi dan birokrasi dalam pengelolaan BUMN.

2. Peningkatan Daya Saing

Dengan pengelolaan yang lebih profesional, BUMN yang tergabung dalam Danantara dapat lebih kompetitif di tingkat global.

Potensi menarik lebih banyak investasi asing dan memperluas jaringan bisnis.

3. Konsolidasi Keuangan

Memungkinkan pemanfaatan dividen BUMN secara lebih terstruktur untuk proyek strategis nasional.

Mengurangi ketergantungan pada utang sebagai sumber pendanaan proyek infrastruktur.

Risiko dan Tantangan

1. Potensi Intervensi Politik

Jika tidak dikelola secara independen, Danantara dapat menjadi instrumen politik yang menguntungkan kelompok tertentu.

Risiko penunjukan pejabat berdasarkan kepentingan politik daripada kompetensi profesional.

2. Ketidakjelasan Model Bisnis

Masih ada perdebatan mengenai visi, misi, dan model bisnis yang akan diterapkan dalam pengelolaan Danantara.

Perlu kejelasan mengenai bagaimana Danantara akan membangun ekosistem bisnis yang menguntungkan.

3. Dampak terhadap Sektor Perbankan dan Keuangan

Adanya kekhawatiran bahwa penggabungan BUMN di sektor keuangan dalam Danantara dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar modal.

Kesiapan regulasi dalam memastikan Danantara tetap beroperasi dalam koridor tata kelola yang baik.

Perbandingan dengan Model Internasional

Beberapa negara telah menerapkan konsep super holding dengan hasil yang beragam:

Temasek (Singapura): Fokus pada investasi strategis dan dikelola secara profesional tanpa intervensi pemerintah secara langsung.

Hasanah (Malaysia): Berperan dalam pengelolaan aset nasional tetapi tetap menghadapi tantangan dalam transparansi dan akuntabilitas.

Indonesia perlu memastikan bahwa pembentukan Danantara lebih mengarah ke model yang sukses seperti Temasek, bukan sekadar menjadi alat politik.

Danantara memiliki potensi untuk menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi BUMN, tetapi keberhasilannya bergantung pada tata kelola yang baik dan kebijakan yang transparan. Jika tidak dikelola dengan prinsip profesionalisme dan independensi, risiko yang ditimbulkan dapat lebih besar dibandingkan manfaat yang dijanjikan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan Danantara dapat benar-benar menjadi instrumen ekonomi yang sehat bagi Indonesia.