Jakarta, 28 Februari 2025- Pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) sebagai upaya untuk mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis. Dengan ambisi besar mengelola aset senilai lebih dari US$900 miliar, Danantara digadang-gadang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% per tahun.

Namun, dalam perjalanannya, badan ini tidak lepas dari kritik dan kekhawatiran publik. Seberapa kuat transparansi dan akuntabilitas Danantara? Bagaimana jaminan agar pengelolaan dana tidak jatuh ke dalam jebakan politik, konflik kepentingan, dan mismanajemen? Artikel ini akan membahas secara kritis potensi dan tantangan badan investasi ini dalam membangun kembali kepercayaan publik.

Danantara: Peluang Besar dalam Pengelolaan Aset Negara

Danantara dibentuk sebagai holding investasi yang mengawasi berbagai BUMN strategis seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, dan Telkom Indonesia. Dengan investasi awal sebesar US$20 miliar, badan ini akan mengelola lebih dari 20 proyek utama, termasuk:

Pengolahan logam (nikel, bauksit, tembaga)

Pengembangan kecerdasan buatan (AI)

Kilang minyak dan energi terbarukan

Produksi pangan
Konsep ini mencerminkan upaya serius pemerintah untuk mendorong industrialisasi dan diversifikasi ekonomi. Jika dikelola dengan baik, Danantara berpotensi menjadi pengelola investasi yang transparan, profesional, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi negara.

Kepercayaan Publik: Masalah yang Belum Tuntas

Namun, peluncuran Danantara tidak lepas dari skeptisisme publik. Dalam wawancara terbaru di program ROSI, Rosan Roeslani—yang kini menjabat sebagai CEO Danantara—menyatakan bahwa kepercayaan publik menjadi tantangan utama bagi badan ini.

Ada tiga alasan utama mengapa kepercayaan publik terhadap Danantara masih rapuh:

1. Reputasi Pengelolaan BUMN yang Masih Dipertanyakan

Selama ini, beberapa BUMN mengalami masalah tata kelola yang mengarah pada korupsi, inefisiensi, dan mismanajemen. Publik bertanya-tanya, apa jaminan bahwa Danantara tidak akan mengalami nasib serupa?

2. Hubungan Bisnis dan Politik yang Terlalu Dekat

Danantara akan mengelola investasi raksasa dengan koneksi kuat ke pemerintah. Seberapa jauh independensi badan ini dari pengaruh politik? Apakah keputusan investasinya murni berbasis kepentingan ekonomi, atau justru dipengaruhi oleh dinamika politik?

3. Kurangnya Pengawasan yang Optimal

Transparansi memang menjadi janji utama Prabowo dan Rosan dalam pengelolaan Danantara. Namun, bagaimana mekanisme pengawasannya? Seberapa independen auditor yang akan menilai kinerja badan ini?

Transparansi: Sekadar Retorika atau Komitmen Nyata?

Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan Danantara akan terbuka untuk diaudit oleh siapa pun. Namun, pertanyaannya: seberapa independen audit yang dijanjikan?

Untuk benar-benar mendapatkan kepercayaan publik, Danantara harus menerapkan standar transparansi kelas dunia, termasuk:

Laporan keuangan yang dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses masyarakat.

Mekanisme audit yang independen, bukan hanya formalitas.

Sistem pelaporan dan pengaduan publik terhadap indikasi penyimpangan.

Tanpa langkah-langkah konkret ini, janji transparansi hanya akan menjadi narasi politik tanpa implementasi nyata.

Politik dan Bisnis: Menjaga Keseimbangan yang Rentan

Dalam wawancara ROSI, Rosan Roeslani menyoroti bahwa bisnis dan politik saling membutuhkan. Namun, dalam konteks Danantara, hubungan ini harus dijaga dengan hati-hati.

Kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa sovereign wealth fund yang tidak dikelola dengan independen sering menjadi alat kekuasaan untuk kepentingan politik. Agar Danantara tidak jatuh dalam pola serupa, perlu ada pemisahan yang jelas antara kebijakan ekonomi dan kepentingan politik jangka pendek.

Mampukah Danantara Menjadi Game Changer?

Danantara hadir sebagai solusi besar bagi pengelolaan aset negara, tetapi keberhasilannya belum bisa dijamin. Jika badan ini ingin benar-benar sukses, ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi:

Transparansi dan Akuntabilitas yang Tidak Bisa Ditawar; Laporan keuangan, hasil audit, dan keputusan investasi harus dibuka secara luas kepada publik. Pemerintah juga harus membentuk lembaga pengawas yang benar-benar bebas dari intervensi politik. Lalu, Danantara harus dijalankan murni sebagai badan investasi, bukan sebagai alat politik.

Mekanisme pelaporan dan pengaduan harus dibuka untuk masyarakat, bukan hanya untuk kalangan elite.

Jika Danantara mampu memenuhi syarat-syarat ini, ia berpotensi menjadi pengelola investasi negara yang kredibel dan berkontribusi besar bagi ekonomi Indonesia. Namun, jika tidak, badan ini hanya akan menjadi proyek ambisius yang berujung pada kekecewaan publik.

Kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan janji, melainkan dengan tindakan nyata yang dapat diuji oleh waktu. Apakah Danantara akan menjadi katalis pertumbuhan atau justru menambah daftar panjang kegagalan pengelolaan aset negara? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.