Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Selasa, 04 Agu 2015 - 12:21:16 WIB
Bagikan Berita ini :

Ahok Tantang DPRD Lakukan Interpelasi Terbuka

35AHOK_DATANGI_BARESKRIM_5.jpg
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menantang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk melakukan hak interpelasi secara terbuka.

Ahok menantang proses hak interpelasi bisa disaksikan masyarakat dengan mengundang media massa.

"Jika Dewan berani, undang semua wartawan TV, cetak, online, untuk melaporkan secara langsung," kata Ahok, Senin (3/8/2015) malam.

Hak interpelasi ini merupakan ide dari para anggota DPRD DKI yang berseteru dengan Ahok soal kasus dugaan penyelewengan anggaran pengadaan UPS, printer, dan scanner. Oleh karenanya, DPRD akan memanggil Ahok menggunakan hak interpelasi untuk memperjelas permasalahan.

Sementara, hak interpelasi ini telah sesuai dengan Tata Tertib DPRD DKI yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 27 huruf A, hak interpelasi diatur sebagai suatu hak anggota Dewan untuk meminta keterangan kepada pemerintah soal kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (mnx)

tag: #Jakarta  #Ahok  #korupsi UPS  #hak interpelasi dprd dki  #ahok tantang interpelasi terbuka  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...