Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Kamis, 20 Agu 2015 - 13:49:51 WIB
Bagikan Berita ini :

Skandal Lahan RS Sumber Waras, Ahok Dilaporkan ke KPK

15DEMO_LAPORKAN_AHOK_4.jpg
Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, siang ini, Kamis (20/8/2015), melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi atas pembelian lahan RS Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat.

“Kami laporkan karena ada indikasi manipulasi dalam penentuan harga tanah antara Ahok dengan Yayasan Cindra Naya, Yayasan Cing Ming Hui hingga ke Yayasan Sumber Waras,” kata Amir digedung KPK, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Ia menilai, pengalihan aset tersebut merupakan bagian dari manipulasi yang melibatkan notaris terkemuka.

"Saya kesini sengaja bersama dengan Aliansi Dukung KPK usut Ahok, untuk membongkar korupsi di lingkungan Pemprov DKI," katanya.

Amir mengaku, saat menyampaikan laporan tersebut, dirinya diterima oleh salah satu penyidik KPK bernama Rizman, yang menurutnya mengaku juga sudah memegang data temuan BPK terkait dugaan korupsi dalam skandal RS Sumber Waras.

Amir, menyebut potensi kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras sangat jelas. Apalagi tidak ada mekanisme terbuka yang dilakukan Ahok.

"Harga disepakati Ahok dengan pihak Direksi Sumber Waras hanya empat mata," ungkapnya. (mnx)

tag: #Jakarta  #Ahok  #paripurna dengan BPK  #LHP BPK  #opini WDPparipurna dengan BPK  #LHP BPK  #opini WDP  #NJOP lahan sumber waras  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI M HEKAL
advertisement
IDUL FITRI AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI SINGGIH
advertisement
IDUL FITRI SOKSI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...