JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta Dailami Firdaus menyesalkan terjadinya bentrok antara warga Kampung Pulo, Jakarta Timur dengan aparat keamanan terkait dengan penertiban yang dilakukan di kawasan itu, Kamis (20/8/2015). Sebab, kata Dailami, bentrokan tersebut merugikan warga dan aparat yang pada hakikatnya sama-sama rakyat.

"Terjadinya bentrokan itu jelas memperlihatkan adanya kebuntuan dalam Proses Komunikasi. Mestinya pemimpin DKI melakukan pendekatan yang humanis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mencegah terjadinya bentrokan," ujar Dailami kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Dailami mengakui bahwa menyelesaikan masalah yang ada di ibukota, terutama menyangkut pemukiman warga tidak mudah. Apalagi warga sudah menempati selama puluhan tahun dan sudah turun-temurun. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, lanjut Dailami, diperlukan pemimpin yang punya kemampuan dan kearifan. Jika langkah yang ditempuh masih mengundang perlawanan dan berujung pada bentrok fisik, berarti pemimpin itu belum berhasil mencari solusi terbaik.

"Dulu saat kampanye pilkada 2012, pasangan Jokowi dan Ahok berjanji akan mengedepankan pendekatan dan komunikasi yang humanis. Tapi kok nyatanya begini," papar Dailami.

Dailami yang juga tokoh Betawi ini menyatakan tidak setuju dengan sikap perlawanan yang dilakukan oleh warga Kampung Pulo. Namun ia minta agar Pemerintah DKI memahami secara utuh kondisi dan problem yang dihadapi warga.

"Warga melakukan perlawanan karena mereka khawatir akan keberadaan dan nasibnya serta masa depan pendidikan anak-anak mereka," papar Dailami.

Menurut Dailami penolakan pengosongan rumah warga yang berbuntut pada bentrok merupakah kegagalan pemerintah DKI yang dilakukan para aparatnya. Ia yakin warga Jakarta akan dapat menerima kebijakan pemerintahnya kalau sosialisasi dilakukan dengan baik, mengedepankan dialog dan tidak ada pihak yang dirugikan.

"Jadi keputusan yang ditawarkan kepada warga harus menguntungkan kedua belah pihak. Kalau sudah benar-benar ada pemahaman warga baru dilakukan eksekusi," terang Dailami. (mnx)