JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Helmi Yahya Faisal Zaini mengatakan program yang pernah diusulkan oleh DPR RI yakni UP2DP tidak akan dilanjutkan lagi.

"UP2DP enggak ada, yang ada adalah DAK, dan saya kira kalau DPR usulkan itu hak DPR yang mewakili konstituennya," katanya di Nusantara II DPR RI Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Akan tetapi, lanjut dia, bukan berarti anggota DPR tidak berbuat dan bekerja untuk kepentingan rakyat.DPR akan tetap berkontribusi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

"DAK yang kemarin kan teman-teman DPR tidak banyak memberikan masukan tapi di DAK ini, peran DPR bisa mengusulkan dan pemerintah harus bisa membuka kemungkinan itu," ungkapnya.

Peran DPR dalam DAK tersebut misalnya ada beberapa aspirasi masyarakat yang tidak dimungkinkan masuk musrenbang contoh seperti pendidikan keagamaan atau pesantren, nantinya DPR bisa berperan dalam hal tersebut.

"Kapan sih kyai diajak dalam Musrenbang. Jadi domain itu lah nantinya yang harus dimanfaatkan DPR," ujarnya.

Lebih lanjut Helmi juga menyesalkan dengan adanya persepsi publik yang terlalu berlebihan terkait UP2DP yang dianggap kurang baik.

"Selama ini ada persepsi yang keliru soal UP2DP,kita hanya mengusulkan sebenarnya karena mis-persepsi publik UP2DP kita stop dan secara substansi kita tetap dengan DAK," terangnya.

Yang jadi pertanyaan sekarang, kata Helmi, apakah pemerintah mau bersinergi dengan DPR.

"Masalahnya sekarang pemerintah bebal enggak telinganya? Untuk menerima informasi dari DPR seperti ini harus dibangun dan ini harus diperbaiki. Kalau pemerintah anggap informasi dari DPR itu sampah ya akan sulit. Sikap pemerintah plin-plan, kadang mendukung, tapi tiba-tiba menolak.Harusnya tegas, kalau ya, ya. Kalau enggak, ya enggak," pungkasnya. (iy)
Powered by Telkomsel BlackBerry®