JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kesuksesan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari besar atau kecilnya penyerapan anggaran, tetapi juga dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Hal itu seperti disampaikan ‎Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat membantah tuduhan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disebut gagal melakukan pembangunan akibat rendahnya penyerapan anggaran tahun ini.

"Jangan menilainya dengan melihat penyerapan anggaran rendah, maka gagal melakukan pembangunan. Sedangkan kalau penyerapannya tinggi, pembangunan dinilai berjalan baik. Tidak bisa seperti itu," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Djarot mengklaim, sejauh ini meskipun penyerapan anggaran rendah, Pemprov DKI telah berhasil meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya adalah pelayanan di bidang pendidikan, perumahan, dan infrastruktur.

“Sebetulnya tugas tanggung jawab pemerintah itu apa? Betul salah satunya anggaran. Tetapi yang lebih substansial adalah apakah kita mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Djarot.

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sampai sejauh ini DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi kedua dengan penyerapan paling rendah.‎

Betapa tidak, hingga berakhirnya semester II tahun anggaran 2015, penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD 2015) di DKI Jakarta hanya mencapai 19,2 persen.

Dengan demikian, hal tersebut menunjukan bahwa dari total anggaran belanja langsung yang mencapai Rp 63,65 triliun, yang hanya terserap baru sekitar Rp 12,22 triliun. (mnx)