Sebenarnya masalah pokok yang dihadapi ekonomi Indonesia adalah ketiadaan koordinasi yang efektif dan dirigen yang mumpuni. Soal koordinasi dan pemimpin ini jarang dimasukkan ke dalam perhitungan efektivitas kebijakan.

Kita sering menunggu hasil kebijakannya saja. Padahal jika antara janji dan delivery tidak klop, pelaku pasar merasakannya sebagai masalah ketidakkonsistenan kebijakan atau time inconsistency.

Jika ini terus berlangsung muncul kurang kredibilitas dan akhirnya pelaku ekonomi membuat ekspektasi sendiri yang berbeda dari yang diinginkan penguasa atau otoritas.

Pasar memiliki hukum atau dinamikanya sendiri. Apalagi jika dalam sistem ekonomi pasar yang tidak jelas aturan dan pelaksanaan aturannya seperti kita.

Pelemahan kurs Rupiah merupakan ujung permasalahan saja, jangan dianggap sebagai sumber masalah kita. Tapi memang dia dapat menjadi sumber bencana.

Pelemahan kurs menurut saya selain karena masalah dari sisi global, juga diperparah adanya masalah di dalam negeri kita sendiri. Analisis masalah yang selama ini dipaparkan berbagai ahli dan pelaku ekonomi sudah terang benderang dan tepat diagnosisnya.

Yang belum adalah masalah delivery kebijakannya. Pasar masih merasakan adanya ketidakkonsistenan kebijakan tersebut. Time inconsistency makin parah jika kebijakan yang diajukan dirasakan hanya sebagai lipstick dan ketika kondisi membaik secara kebetulan pelaku ekonomi tahu bahwa kebijakan itu tdak akan dilaksanakannya juga.

Saya sependapat jika masalah ketiadaan koordinasi, governance dll akan menyebabkan penyelesaian masalah ekonomi kita akan berlarut-larut. Apalagi ditambah degnan intervensi politik.

Adakah yang tahu mengapa begitu lama paket kebijakan di sektor keuangan diambil? Lalu adakah yang tahu bagaimana melaksanakannya ditengah sistem otoritas keuangan yang sekarang terpisah dan independen satu sama lain, tapi tidak ada koordinasi yang kuat?

Yang ahli ekonomi plus politik yang dulu terlibat mahasiswa perlu ikut bertanggung jawab!(*)