JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan pembentukan bank khusus petani. Bank Pertanian ini nantinya beroperasi sesuai habitat petani. Pasalnya, bank Umum tidak melihat kondisi petani.
"Kalau petani mengajukan pinjaman kredit ke BRI, BNI, Bank Mandiri atau bank manapun, syaratnya berat," kata Ketua DPN HKTI, Sadar Subagyo saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Menurut Sadar, permodalan usaha pertanian masih menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan pada umumnya lahan milik petani tidak dapat dijadikan agunan bank, mengingat mayoritasnya belum bersertifikat.

Karena itu, kata mantan anggota Komisi XI DPR ini, petani perlu dukungan lembaga pembiayaan khusus. Bank khusus ini akan fokus menyediakan pembiayaan petani. "Kasih pinjaman dan pengembalian pinjaman dalam jangan waktu yang lama," sarannya.

Selama ini, kata Sadar, peran bank umum tidak bisa diandalkan sebagai penopang usaha petani. Selain bunga tinggi, persyaratan mendapatkan pinjaman juga tidak mudah.
"Belum lagi dengan kewajiban pembayaran yang harus dicicil setiap bulan. Panen saja belum mulai, tetapi disuruh mengangsur cicilan pinjaman," imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, HKTI bersama DPR mendesak pemerintah membebaskan biaya sertifikasi ahan pertanian. Sertifikasi ini harus selesai dalam waktu paling lama 2015 nanti.

Lebih jauh Sadar menjelaskan langkah percepatan sertifikasi lahan petani oleh pemerintah merupakan solusi paling logis terkait permodalan. Selain itu, lanjutnya, upaya ini juga memberikan kepastian status kepemilikan lahan dan ketenangan batin bagi petani dalam melaksanakan usaha taninya. (ec)