JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Langkah Presiden Jokowi yang langsung membagikan tiga kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada rakyat telah melecehkan wibawa kepala daerah, baik bupati dan wali kota di daerah.
"Pembagian kartu sakti Jokowi itu makin mempertegas Presiden Jokowi tidak mempercayai kepala daerah. Padahal itu seharusnya menjadi tugas dan kewenangan pemerintah daerah," kata Ketua Apkasi (Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia) Isran Noor kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu, (12/11/2014)

Menurut Isran, cara Presiden Jokowi membagikan kartu sakti seperti itu, bukan cara yang bijak. "Itu pekerjaan seorang Ketua RT, bukan Presiden RI. Kasihan seorang presiden seperti bagi-bagi nasi bungkus yang dikerubuti banyak orang,” ucap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur ini.

Karena itu, lanjut Isran, Kalimantan menolak kartu sakti Jokowi tersebut. Alasannya Kutai Timur sudah menerapkan beasiswa dan wajib sekolah dari SD sampai SLTA sejak 2006. "Jadi, apa yang dilakukan Jokowi dengan kartu sakti itu sebagai pencitraan yang melebihi SBY,” ujar politisi Partai Demokrat.

Apalagi sampai saat ini, kata Isran Noor, tak ada blue print tentang visi, misi, dan program yang jelas dari Pemerintahan Jokowi-JK terhadap daerah tertinggal.

Selain itu, Isran melihat kabinet Jokowi-JK ini menunjukkan primordialisme dan sentralistik, yang tidak mempercayai daerah. "Masak ada menteri yang hanya lulus SMP. Kalau begitu, percuma saya sekolah sampai ke Bandung. Harusnya Jokowi memberi apresiasi kepada daerah. Tapi, tak masalah kalau Jokowi menganggap daerah sudah bisa mengurus daerahnya sendiri,” pungkasnya. (ec)