Opini
Oleh Agus Eko Cahyono pada hari Jumat, 14 Nov 2014 - 16:40:17 WIB
Bagikan Berita ini :
Saru, Beberkan Masalah Dalam Negeri di Forum APEC

Pemimpin kok Presentasi

94haris rusly aktifis.jpg
Haris Rusly (Sumber foto : dok.teropongsenayan.com)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemimpin itu seharusnya pidato memberikan arahan tentang tata dunia yang lebih adil dan damai. "Tata dunia baru yang berazaskan nilai nilai Pancasila sebagai Super Ideologi , pasca runtuhnya komunisme danbangkrutnya kapitalisme," kata aktivis Petisi 82 Haris Rusly Monti kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat, (14/11/2014).

Presentasi itu, lanjut Haris, pekerjaan seorang manajer dan tukang jualan mebel atau jualan rokok. Tidak semua pejabat itu itu berfungsi sebagai pemimpin. Tidak semua presiden mampu jadi pemimpin.

Pejabat menggunakan otoritas struktur untuk menggerakan sumber daya manusia, kata Haris, melalui instruksi dan perintah. Pemimpin menggunakan pengaruh dan nilai nilai untuk mengarahkan sumber daya manusia, melalui keteladanan dan keberanian.

Mohon maaf, di forum tinggi seperti APEC, kata dia, tak pantas Jokowi menurunkan derajat sebagai kepala negara Indonesia menjadi manager dengan mempresentasikan berbagai masalah negara yg seharusnya tak disampaikan di forum APEC. "Saya sebagai warga negara tersinggung dan marah mendengar Jokowi "jualan masalah negara" untuk undang investor," jelasnya.

Dia menambahkan, masalah subsidi BBM, devisit APBN, juga masalah infrastruktur, itu masalah dalam negeri, tak layak bahkan "saru", bila dibicarakan di forum setingkat APEC. (b)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #Haris  #Petisi 28  #aktifis  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah perlu Jalan Tengah

Oleh Ajib Hamdani (Analis Kebijakan Ekonomi Apindo)
pada hari Rabu, 22 Jan 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Memasuki Bulan Januari  2025, kondisi ekonomi nasional dihadapkan dengan tantangan berupa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pergerakan nilai tukar hampir ...
Opini

Debt Switch Surat Utang Negara Melanggar Undang-Undang, Diancam Pidana Penjara 20 Tahun

Sepuluh tahun terakhir, kondisi keuangan negara semakin tidak sehat. Utang pemerintah membengkak dari Rp2.600 triliun (2014) menjadi Rp8.700 triliun lebih pada akhir 2024.  Yang lebih ...